Habiburokhman: UU Perampasan Aset, Pak Dasco yang Memulai dan Menuntaskan

Habiburokhman: UU Perampasan Aset, Pak Dasco yang Memulai dan Menuntaskan

Nusantaratv.com - 19 November 2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bagaimana peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bagaimana peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Penulis: Ninuk Cucu Suwanti

 

 

Nusantaratv.com- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bagaimana peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Hal tersebut dikatakan Habiburokhman pada Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026).

“Kita bicara timeline ya, tonggak sejarah menuju pengesahan.Teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita 18 tahun ya, institusi DPR ini diminta untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini,” kata Habiburokhman.

“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025.”

Selanjutnya, kata Habiburokhman, Komisi III DPR menugaskan Badan Keahlian untuk membuat draf pada September 2025 ya.

“Lalu RDPU, RDPU, RDPU, 6 Oktober 2026 disepakati sebagai usul inisiatif DPR. 5 November 2026 kick off panja ya,” ujar Habiburokhman.

“Dan kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolk, Pak Sufmi Dasco Ahmad pengambilan keputusan tingkat pertama. Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan.”

Selanjutnya dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

“Menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” tanya Puan di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).

Peserta sidang kemudian menyatakan setuju dan Puan Maharani langsung mengetuk palu tanda Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi menjadi Undang-Undang.

“Terima kasih, alhamdulillah,” ucap Puan.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close