Nusantaratv.com- Dewan Perwakilan Rakyat sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027.
Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sumi Dasco Ahmad hingga Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
“Menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” tanya Puan di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Peserta sidang kemudian menyatakan setuju dan Puan Maharani langsung mengetuk palu tanda Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi menjadi Undang-Undang.
Baca Juga: NTV Morning: VIRAL! Tangan Terborgol, Tahanan Narkoba Polres Asahan Asyik Makan di Restoran Mewah
“Terima kasih, alhamdulillan,” ucap Puan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Habiburokhman menyampaikan betapa pentingnya RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah 18 tahun yang lalu diusulkan.
“Sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi 3, tepatnya sejak Agustus 2025 ya diproses di Komisi 3 DPR RI,” kata Habiburokhman.
“Ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan yang mendorong harus segera disahkannya undang-undang ini.”
Simak selengkapnya pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang dengan mengakses YouTube Nusantara TV.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh