Puan Maharani Pastikan UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Didesak: Ini Sudah 18 Tahun

Puan Maharani Pastikan UU Perampasan Aset Disahkan Bukan karena Didesak: Ini Sudah 18 Tahun

Nusantaratv.com - 19 November 2026

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset diselesaikan bukan karena didesak atau terburu-buru.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset diselesaikan bukan karena didesak atau terburu-buru.

Penulis: Ninuk Cucu Suwanti

 

Nusantaratv.com- Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset diselesaikan bukan karena didesak atau terburu-buru.

Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 3 bahwa undang-undang ini diselesaikan bukan karena didesak atau terburu-buru. Namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” tegas Puan.

“Dalam perjalanannya (RUU Perampasan Aset) sudah dilakukan banyak sekali hal seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah 15 provinsi bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya.”

Puan berharap ke depan Undang-Undang Perampasan Aset bisa bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk membahas RUU Perampasan Aset.

“Komisi III menyelenggarakan setidaknya 87 kegiatan RDP Dan RDPU. Kami libatkan para pakar, para ahli, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan macam-macam lagi. Kita juga melakukan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan reses dengan tema perampasan aset ini ke 15 provinsi,” jelas Habiburokhman.

“Lalu 46 anggota Komisi 3 melakukan kunjungan spesifik masing-masing ke daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan pembentukan undang-undang ini.”

Habiburokhman memastikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara terbuka.

“Mulai dari RDPU dengan masyarakat, raker, rapat panja, bahkan rapat timus timsin yang adalah rapat teknis, penyempurnaan redaksi dilakukan dengan full akses publik, bisa dihadiri oleh masyarakat dan pers di Balkon, disiarkan langsung di kanal YouTube DPR, disiarkan langsung di TV Parlemen,” ujar Habiburokhman.

“Dan draf diunggah di laman DPR kemudian dipantau langsung oleh adik-adik mahasiswa magang. Lalu kita sudah melakukan uji tuntas substansi. Ada 397 daftar inventarisir masalah.”

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close