Wisata Hutan Pinus Baru di Bali Jadi Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

Nusantaratv.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bali I Made Teja dalam peresmian Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah, Kintamani, Bangli, menyebut wisata jenis baru tersebut dapat menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat sekitar.

"Program kehutanan sosial tersebut sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi di sekitar hutan serta mengatasi konflik lahan dan membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat," kata dia dalam siaran pers Humas Pemprov Bali di Denpasar, Rabu.

Dalam peresmian destinasi wisata berbasis perhutanan tersebut, Teja melihat bahwa upaya pengelolaan hutan hingga akhirnya menjadi kawasan wisata itu dapat dicontoh kawasan yang memiliki hutan lainnya di Bali.

“Sehingga hutan tidak hanya dijaga kelestariannya, tapi juga bisa memberikan manfaat, kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Teja.

Wisata hutan pinus tersebut dengan konsep Pemprov Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menyebut Wana Kerthi sebagai upaya melestarikan hutan, sehingga lebih jauh pihaknya ingin pengelola destinasi memastikan masyarakat yang memperoleh manfaat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan terutama dari timbulnya sampah plastik.

Wisata hutan pinus itu sendiri kata dia, dikelola langsung oleh 220 kepala keluarga di desa setempat dengan konsep pelestarian hutan dan kearifan lokal.

Teja mengaku bahwa Pemprov Bali akan turut mendukung dalam hal pengembangan inovasi jasa lingkungan yang tepat guna, serta untuk memasarkan produk secara digital sehingga menembus pasar luas.

"Provinsi Bali saat ini telah menerbitkan 120 Surat Keputusan Kehutanan Sosial yang luasnya kurang lebih 4.300 hektar untuk kemitraan, hutan adat 971 hektar, hutan tanaman rakyat 177 hektar, HKM 2.124 hektar dan hutan desa 14.400 hektar,” kata Teja menyebut pengelolaan hutan di Pulau Dewata.

Senada dengan itu, Direktur Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jo Kumala Dewi juga mengambil pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat memanfaatkan hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai lahan produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Saya kira akan banyak sekali komoditas yang bisa dikembangkan. Tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisnis ekowisata, seperti yang dikembangkan di Glagalinggah ini,” kata dia.

Kumala menerangkan bahwa pemerintah melalui Peraturan menteri (Permen) LHK No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial membuat aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

"Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan," jelasnya.

Maka itu, objek wisata hutan pinus di Bali yang baru saja diresmikan diharapkan menjadi role model pengelolaan hutan wisata untuk Indonesia ke depan.

Kumala juga menekankan mengenai pembangunan berkelanjutan, di mana bukan berarti melakukan pembangunan terus menerus, melainkan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam guna diwariskan pada generasi selanjutnya.

Pihak Danone Indonesia sebagai pendukung terwujudnya wisata hutan pinus di Kabupaten Bangli itu mengatakan bahwa objek ini nantinya akan menjadi wahana edukasi yang menginspirasi.

"Ini adalah komitmen kami pula, untuk menjaga kawasan hulu (hutan) yang merupakan daerah resapan dan sumber air bagi kawasan hilir,” kata Sustainable Development Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo menyebut Wisata Hutan Pinus Glagalinggah yang dimaksud.(Ant)