Pemkab Kulon Progo Diminta Memperbanyak Program Pelindungan Sosial

Nusantaratv.com - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat memperbanyak program pelindungan sosial untuk mendorong masyarakat tidak tergantung pada bantuan sosial.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini cukup sulit, karena miskin itu sudah menjadi mental.

"Sehingga DPRD Kulon Progo, baik badan anggaran, dan saya sendiri yang saat ini mengupayakan program perlindungan sosial bagi masyarakat," kata Akhid.

Ia mengatakan jaring pengaman sosial (JPS) yang selama ini berupa bantuan langsung tunai dari pusat, bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan, BLT di tingkat desa/kalurahan dan bantuan sosial lainnya berusaha dialihkan untuk perlindungan-perlindungan sosial.

Pada APBD 2023 ini sudah muncul program perlindungan bagi penderes di Kulon Progo yang baru mencakup wilayah Kokap dan satu desa di Samigaluh, yakni Kebonharjo.

"Total penderes yang mendapat jaminan perlindungan lebih dari 2.000 orang. Harapan kami, jumlah ini terus bertambah dan kita tambah untuk pekerja lainnya, seperti pekerja rumah tangga," katanya.

Dia mengatakan dengan program seperti ini, masyarakat di Kulon Progo tidak mengharapkan bantuan, tapi tercipta program perlindungan, mulai dari beasiswa sekolah, perlindungan sakit, sehingga tumbuh optimistis.

"Kalau terjadi sesuatu dengan keluarganya, perlindungan sosial sudah mengcover mereka, baik perlindungan bila sakit, dan kebutuhan sekolah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono mengatakan pada 2022, penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo tertinggi di DIY yang mencapai 1,99 persen poin, namun kemiskinan masih tetap tertinggi di DIY, yakni 16,39 persen.

Pada 2023 ini, Pemkab Kulon Progo menetapkan tiga program prioritas, yakni percepatan penanganan kemiskinan, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi," kata Triyono.

Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo akan memfokuskan program penanganan kemiskinan di wilayah dengan jumlah kemiskinan tertinggi. Penurunan kemiskinan berbasis lokus. Sistem ini sama seperti yang diterapkan di DIY, yakni fokus di level kecamatan/kapanewon, sedangkan di Kulon Progo fokus di tingkat desa/kalurahan.

Lokus penanganan yakni kapanewon yang ditunjuk oleh DIY, yakni Samigaluh, Sentolo, Pengasih dan Kokap.

"Kami mengambil empat kapanewon tersebut untuk 10 desa dengan angka kemiskinan tertinggi," katanya.(Ant)