Istana Tegaskan Tak Ada Janji Jokowi ke Pejabat Daerah terkait Rekrutmen CPNS

Nusantaratv.com-Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menegaskan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjanjikan apapun kepada pejabat daerah. Khususnya terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tindakan Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Hasbi yang dinilai mengkampanyekan anak Presiden Jokowi. Hasbi sendiri telah membantah tudingan tersebut.

"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekrutmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Ari menjelaskan perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama, untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yg berdampak bagi masyarakat. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

"Kebijakan Pemerintah mengenai Rekrutmen CASN tahun 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden ke publik tanggal 5 Januari 2024. Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," katanya.

Baca juga: Kemenpan RB Mantapkan Penetapan Formasi Rekrutmen CPNS 2023

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Hasbi menyampaikan janji Presiden Jokowi. Hasbi menyebut Jokowi akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS jika anaknya terpilih. Pernyataan Hasbi viral di media sosial. 

Namun tak lama kemudian, Hasbi Hasbi membantah telah mengkampanyekan anak Presiden Jokowi saat sambutan di acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa'. Hasbi mengaku tidak ada ajakan darinya untuk memilih pasangan tertentu di Pilpres 2024.

Hasbi mengatakan pada kegiatan tersebut ada sesi tanya jawab yang dimanfaatkan para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah. Mereka mempertanyakan belum diangkat menjadi PPPK, meski sudah mengabdi bertahun-tahun.

"Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah. Di situ lah saya kutip pernyataan bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang," ujarnya, dikutip dari detikcom.