Catatan Wapres Ma'ruf Amin Tawaf di Tanah Papua

Nusantaratv.com - Selaku Kepala Badan Pelaksana Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Papua atau Badan Pengatur Daerah (BPP) Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku melakukan tawaf, berputar-putar di tanah Papua, selama lima hari.

Tawaf yang dimaksud Wapres tentu tidak berkeliling ka'bah sebanyak tujuh kali, melainkan mengunjungi lima kota di empat provinsi, yaitu Kota Jayapura (Provinsi Papua), Kota Merauke (Provinsi Papua Selatan), Kota Timika (Provinsi Papua Tengah), Kota Kaimana (Provinsi Papua Barat) dan terakhir ke Kota Biak (Provinsi Papua) pada 28 November - 2 Desember 2022.

BP3OKP sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP yang merupakan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Tugas PP3OKP adalah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.

Terlebih lagi, di Papua terdapat tiga daerah otonom baru (BUMN) yang sudah memiliki landasan hukum dan 1 DOB yang masih dalam proses administrasi, sehingga tanah Papua total ada enam provinsi.

Pertama adalah provinsi seribu kota Papua di Jayapura, dipimpin oleh Gubernur Luke Enembe (meskipun dalam keadaan sakit).

Kedua, Papua Barat, yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan ibu kota Manokwari dan dipimpin oleh Gubernur Paul Waterpauw.

Ketiga, Papua Selatan yang berkantor pusat di Kabupaten Merauke dan lahir dengan UU No. 14 Tahun 2022 ini terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel, yang dipimpin oleh Gubernur Pj Apolo Safanpo.

Keempat, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, meliputi wilayah Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai berdasarkan UU 15 tahun 2022 dan dipimpin oleh Gubernur PJ Ribka Haluk.

Kelima, Papua berkantor pusat pada UU 16 2022 dan dipimpin Gubernur Nikolaus Kondomo. Wilayahnya meliputi Distrik Jayawijaya, Distrik Yahukimo, Distrik Tolikara, Distrik Star Mountains, Distrik Yalimo, Distrik Lanny Jaya, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Nduga.

Keenam, Papua Barat Daya yang baru dikukuhkan dalam Rapat DPR Paripurna pada 18 November 2022 sebagai modernisasi Papua Barat. Wilayahnya adalah Kota Sorong, Kecamatan Sorong, Kecamatan Sorong Selatan, Kecamatan Maybrat, Kecamatan Tambrauw, dan Kecamatan Raja Ampat.

Kesepakatan itu sudah diusulkan sejak lama, termasuk saat tokoh Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh Papua di Istana Nasional, Jakarta, pada 10 September 2019. Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, saat itu mengusulkan penyelesaian berdasarkan wilayah adat untuk menekan suhu keamanan di Papua karena masing-masing tokoh adat akan menjaga wilayahnya. Usulannya adalah membagi lima provinsi di Papua dan dua provinsi di Papua Barat, menurut pembagian tujuh wilayah adat.

Ketujuh wilayah adat tersebut adalah Mamta (Mamberamo-Tami atau dikenal dengan Tabi), Saereri, Ha Anim, La Pago, Mee Pago di provinsi Papua dan Bomberai, serta Dombegandum hitam di Papua Barat.

Pertama, wilayah adat Mamta berada di Kota Jayapura, Distrik Jayapura, Distrik Sarmi, Distrik Memberamo Raya dan Distrik Keroom.

Kedua, wilayah Saereri yang tersebar di sekitar Teluk Cenderawasih, yaitu distrik Biak Numfor, Supiori, Yapen, dan Waropen.

Ketiga, wilayah Ha Anim (Anim Ha) terletak di Papua Selatan, yaitu Merauke, Boven Digul, Mappi, dan Asmat.

Keempat, wilayah adat La Pago terletak di pegunungan Papua Tengah sisi timur, meliputi Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Wamena, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Tolikara.

Kelima, wilayah adat Mee Pago, terletak di Pegunungan Papua tengah, yaitu Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, bagian gunung Nabire, dan bagian dari Mimika (bagian gunung).

Keenam, wilayah adat Domberai yang terletak di barat laut Papua meliputi kabupaten Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo.

Ketujuh, wilayah adat Bomberai di sebelah selatan kepala semenanjung Bomberai, yaitu Fakfak, Kaimana, Kokonao, dan Mimika (pantai).

Atas usulan itu, Presiden Jokowi menyetujuinya, tapi bukan seluruh usulan, melainkan 2 sampai 3 provinsi.

Perhatian pemerintah pusat terhadap tanah Papua juga telah diwujudkan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp1,092 triliun selama 2002-2022, dengan rincian dana otsus dan tambahan dana infrastruktur (DTI) mencapai Rp138,65 triliun, transfer ke perdesaan dan dana (TKDD) mencapai Rp702,3 triliun dan belanja Kementerian/Badan Urusan (K/L) sebesar Rp251,29 triliun.

TKDD ke Papua dan Papua Barat, tertinggi dibandingkan provinsi lain. Papua dan Papua Barat menerima transfer sebesar Rp14,7 juta per penduduk dan Rp10,2 juta per penduduk.

Khusus pada 2022, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua sebesar Rp5,7 triliun dan Rp2,7 triliun untuk Papua Barat, dan masih ditambah Rp4,37 triliun. Dalam RAPBN 2023, pemerintah kembali menggalang dana tambahan untuk Papua sebesar Rp405 miliar (3,15 persen) dari prospek 2022.

Dengan keistimewaan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin bertemu dengan para gubernur, bupati, bupati atau wakilnya, panglima, Majelis Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), anggota forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tokoh adat istiadat di tanah Papua untuk mendata aspirasinya.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Aspirasi Ridwan Rumasukun, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Papua Jhony Banua Wouw, Ketua Majelis Rakyat Papua

Timothy Murib, Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Bupati Memberamo John Tabo, dan pejabat terkait lainnya menyampaikan aspirasi kepada Wapres pada 29 November 2022.

Kepala DPRP Jhony Banua Rouw membahas masalah berkurangnya dana trasnfer pusat, sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan hingga pengeluaran karyawan.

Menurut Jhony, dengan adanya pertukaran tersebut, dana transfer pusat ke Papua sebagai provinsi induk menurun karena pada 2023 hanya mendapatkan Rp2,3 triliun karena terbagi unTuk Papua Selatan Rp1,5 triliun, Papua Tengah Rp1,8 triliun, untuk Pegunungan Papua Rp2 triliun, total Rp7,7 triliun.

Sedangkan menurut Jhony, provinsi induk masih mendanai sejumlah komponen, seperti untuk beasiswa berdasarkan APBD 2022 ada anggaran sebesar Rp420 miliar, namun pada 2023 hanya mendapat Rp100 miliar, sehingga hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 bulan untuk membiayai mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri.

Berikutnya adalah masalah biaya "Jaminan Papua Sehat", yaitu jika seorang warga negara dari luar Provinsi Papua dirujuk ke rumah sakit di provinsi Papua, maka provinsi induk mendanai perawatan tersebut.

"Jika mereka datang, tetapi kami tidak bisa melayani rakyat Papua, masyarakat Papua akan merasa tidak ada manfaat dari kesepakatan papa," kata Jhony Banua.

Masalah lain adalah untuk belanja petugas. Menurut Jhony, 100 persen masih didanai oleh provinsi induk, yakni pada APBD 2022 sebesar Rp 1,1 triliun untuk sekitar 11 ribu ASN, namun pada 2023 hanya bisa diperkirakan sebesar Rp700 miliar.

Permintaan lainnya adalah perpanjangan waktu DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP), bertambahnya jumlah kursi DPR RI menjadi 4 kursi untuk setiap provinsi di tanah Papua.

Mengenai keluhan dan permintaan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, yang terus mendampingi Wapres ma'ruf dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua, mengatakan sudah waktunya departemen MRP diperpanjang hingga Juni 2023.

Terkait pendanaan ASN, pemerintah pusat membuka kesempatan bagi sekretaris daerah (sekda) di DOB-DOB untuk memutasi pejabat dari provinsi Papua, sehingga biaya petugas dibebankan kepada masing-masing DOB.

Sementara menyangkut biaya rumah sakit rujukan, Wempi menyebutkan bahwa biaya tersebut juga akan ditanggung oleh masing-masing provinsi asal pasien dan beasiswa terkait, Kemendagri akan menjembatani untuk mereprofile mahasiswa dari masing-masing provinsi, sehingga pembayaran beasiswa diserahkan kepada DOB masing-masing.

Aspirasi Papua Selatan Selanjutnya pada 30 September 2022 di Merauke, Papua Selatan

, Wapres Ma'ruf dan Wamendagri John Wempi bersatu kembali dengan para pemimpin lokal dan publik di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan sejak dilantik pada 11 November 2022, struktur tambang di Papua Selatan belum selesai. Penunjukan sekretaris daerah dan kantor organisasi adalah yang paling lambat ke depan dan dia menyerukan lebih banyak kuota petugas.

Sementara tokoh masyarakat Merauke, termasuk mantan Bupati Kelautan Merauke John Gluba Gebse, menyerukan agar aturan ASN Aborigin Papua (OAP) diterapkan sepenuhnya.

"Beri ruang bagi masyarakat Indonesia dari Papua Selatan untuk tumbuh dan berkembang. Ruang 80 persen (ASN OAP) kita kendalikan dengan baik dan bahkan tidak berakhir menjadi arena kekecewaan karena 80 persen aturan tidak terealisasi. Ruang yang kami minta untuk tidak mengisi kantor dari tempat lain, mari kita belajar menjadi orang Indonesia, belajar bertanggung jawab," kata Gebse.

Selanjutnya, saat ditemui petani di Kampung Semangga Jaya, Kabupaten Semangga, Merauke, Wapres mendengarkan keluhan mahalnya harga BBM dan pupuk bersubsidi.(Ant)