Beredar Kabar Kapolri Tak Netral di Pilpres, Henry Yoso Cek Langsung ke Mabes Polri, Ini Hasilnya..

Nusantaratv.com - Kabar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak netral di Pilpres 2024 mencuat. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat langsung mengklarifikasi ke Mabes Polri, tepatnya ke kantor Kabaharkam. 

Henry mengaku sudah memastikan bahwa arahan tak netral Kapolri ke dirbinmas, dimana informasi itu ia dapat sebelumnya, merupakan informasi yang tidak benar.

"Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9 lah (soal perintah khusus dari Kapolri kepada dirbinmas di seluruh Polda)," ujar Henry usai bertemu Kabaharkam Komjen M Fadil Imran, Senin (12/2/2024).

Henry awalnya mengaku dihubungi oleh beberapa kapolda yang menyatakan informasi yang diterimanya tidak benar. Walau begitu, politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku tak mempercayai secara langsung informasi dari para kapolda. 

Setelah menelusuri, Henry baru mengetahui bahwa dirbinmas berada di bawah Kabaharkam yang kebetulan dikepalai oleh kenalannya, Fadil Imran. 

"Nah, sehingga demikian saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung gitu ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar adanya gitu ya. Benar adanya dalam arti tidak pernah ada arahan dari Kapolri, itu saja," jelas dia.

Sementara, Fadil mengatakan berkaca dari persoalan ini, masyarakat diimbau jangan langsung percaya mengenai informasi yang belum tentu kebenarannya. Terlebih menjelang Pemilu 2024.

"Saya kira itu lebih penting daripada isu-isu lain. Dengan klarifikasi dari beliau saya harap informasi yang beredar di masyarakat itu bisa segera dan masyarakat jadi tahu dan bisa memahami, kita luruskan semua," jelas Fadil.

Sebelumnya, dalam video yang beredar Henry menuturkan bahwa Kapolri telah memerintahkan dirbinmas mengerahkan DAI Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai pemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Sebab, sistem door to door dari bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. Kapolri juga dituding Henry menggalang dana dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas, pada wilayah masing-masing.