Nusantaratv.com-Politisi PDI Perjuangan, Ansy Lema, mengkritik tajam penggunaan dana pendidikan sebesar Rp223 triliun yang sempat dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai adanya ketidakjujuran dari jajaran menteri terkait alokasi anggaran tersebut sebelum akhirnya dikoreksi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Ansy Lema saat hadir dalam program diskusi Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (9/9) malam.
Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan secara blak-blakan berbagai data fiskal serta potret ketimpangan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.
Ansy mengungkapkan bahwa dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, sebanyak Rp223 triliun di antaranya bersumber dari pos anggaran pendidikan yang seharusnya dijaga ketat sebesar 20 persen sesuai mandat konstitusi.
"Tapi kan beberapa menteri kita nih kan enggak jujur nih, enggak jujur, akhirnya apa, terbuka ke publik. Dan saya ingin kasih tahu, 335 triliun itu, 223 triliun itu dari dana pendidikan, makanya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan tidak boleh lagi ada itu," tegas Ansy Lema
Ia menegaskan bahwa langkah PDI Perjuangan dalam mengawal isu pengalihan dana pendidikan ini didasarkan pada data dan kepatuhan konstitusi.
Menurutnya, sektor pendidikan nasional saat ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya angka pengangguran terdidik yang mencapai 1,x juta orang dari lulusan D4 hingga S3 akibat lemahnya keselarasan (link and match) pendidikan vokasi.
Selain persoalan anggaran pendidikan, Ansy menyoroti angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen yang dinilainya sebagai peningkatan yang semu. Ia membeberkan indikator ketimpangan ekonomi atau rasio Gini yang justru merangkak naik ke angka 0,368 persen, menandakan distribusi kesejahteraan tidak merata di mana kelompok kaya semakin membesar porsinya sedangkan kelas menengah dan bawah terimpit.
Ansy Lema juga mengkritik kualitas belanja pemerintah (government spending) yang menyedot anggaran fantastis tetapi tidak memberikan dampak multiplier yang meresap ke lapisan bawah.
"Hari ini salah satu pendorong utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita itu adalah government spending, belanja pemerintah, tapi saya berani menyimpulkan government spending kita tidak berkualitas," kritiknya
Ia memberikan contoh konkret pelaksanaan program MBG di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mampu memberdayakan potensi ekonomi lokal.
"Hari ini saya kasih contoh di kampung saya di NTT, itu telur ayam beku datang dari Surabaya semua, kok enggak ada itu manfaatnya buat petani, peternak, dan nelayan di kampung saya di Flores, di Timur, dan yang lain-lain," papar Ansy
Di tingkat daerah, Ansy menyoroti keterbatasan fiskal yang kian parah akibat adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH). Mengutip pemikiran teoritikus John Rawls mengenai keadilan substantif, ia mengingatkan bahwa pembangunan bernegara seharusnya mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat miskin, lemah, dan rentan.
Tekanan fiskal di pedesaan kian terasa berat setelah Dana Desa yang diterima para kepala desa dipotong secara drastis untuk program Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).
"Dana desa itu mau nyampai sudah dipotong untuk KDMP oleh Menteri Keuangan 58 persen, dipotong 58 persen... lalu untuk menggerakkan perekonomian di desa, pemberdayaan masyarakat desa, itu pakai duit dari mana?" ungkap Ansy.
Meskipun bersikap kritis terhadap berbagai eksekusi kebijakan di lapangan, Ansy menegaskan posisi PDI Perjuangan yang tetap berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan secara konstitusional.
"PDI Perjuangan tentu berpikiran konstitusional ingin melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah ini bisa memimpin sampai 5 tahun ke depan dan membawa transformasi-transformasi besar buat republik ini," ucapnya
Ia menambahkan bahwa kritik yang disampaikan partainya bersumber dari penalaran rasional dan didukung oleh data yang valid serta aktual demi perbaikan tata kelola negara.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh