Kopdes Bisa Untung Rp80 Triliun? Roy Mandey Heran: Ironis! 80 T Sudah Dikeluarkan, Barangnya Tak Ada

Nusantaratv.com-Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA) Roy Mandey, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menyampaikan keheranannya atas klaim keuntungan serta pengeluaran anggaran fantastis yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam tayangan diskusi Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (9/9) malam, Roy Mandey menyoroti ironi besar dalam pengalokasian anggaran negara. Menurutnya, dana bernilai puluhan triliun rupiah telah dikucurkan, namun wujud fisik maupun kesiapan pengelolaan program tersebut masih dipertanyakan.

"Yang sayangnya ironisnya adalah sekarang sudah banyak yang selesai ya, kalau enggak salah Rp85 triliun yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan itu, tapi kan barangnya tidak ada, barangnya belum ada bahkan kepengurusannya belum ada," ujar Roy Mandey.

Ia menambahkan bahwa sumber daya manusia yang disiapkan untuk mengelola koperasi desa tersebut masih berada pada tahap pelatihan awal. Menurut Roy, hal ini menandakan adanya ketimpangan antara perencanaan anggaran dari pusat dengan eksekusi teknis yang terjadi di tingkat daerah.

Daripada memaksakan pembentukan gerai baru yang minim persiapan, Roy menyarankan agar pemerintah bersinergi dengan sektor ritel swasta nasional yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Kenapa enggak kerja sama-sama kita untuk bagaimana supaya barangnya, inventory-nya dari kita juga, kita berbagi lah, kita ambil barang dari desa kemudian barang kita distribusikan juga," usul Roy.

Roy juga menyayangkan tindakan represif sejumlah pemerintah daerah yang justru melarang keberadaan gerai ritel modern hingga mengerahkan petugas Satpol PP untuk melakukan penutupan.

Selain permasalahan tata kelola di tingkat daerah, Roy memaparkan data Bank Indonesia yang mencatat bahwa indeks penjualan eceran atau ritel saat ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,9 persen. Angka ini dinilainya sangat jauh dari klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,29 persen.

Rendahnya pertumbuhan indeks penjualan ritel tersebut mencerminkan terjadinya penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

"Indeks penjualan ritel 0,9 persen pertumbuhannya, artinya kan jauh gap-nya dengan yang 5,29 persen, menandakan bahwa memang pembelanjaan di retail itu sudah kurang," papar Roy.

Kondisi tersebut berdampak pada penurunan porsi belanja (basket size), pemotongan ukuran produk (down sizing), hingga peralihan konsumen ke barang yang lebih murah (down trading). Pergeseran ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri ritel nasional yang menopang konsumsi rumah tangga.

Mengakhiri pemaparannya, Roy berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan kesetaraan kebijakan bagi sektor ritel swasta, termasuk insentif operasional seperti diskon tarif listrik.

Keseimbangan kebijakan serta kolaborasi kelembagaan dinilai sangat penting agar pengusaha nasional dapat terus berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi.