Ketahanan Nasional Disebut Penopang Utama Ekonomi Berkelanjutan dalam NEO 2026

Nusantaratv.com – Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, ketahanan nasional dinilai memegang peranan strategis dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pandangan tersebut mengemuka dalam Sesi 1 Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 bertajuk “National Resilience as the Foundation for Sustainable Growth” yang berlangsung di Nusantara Ballroom, Rabu (4/2/2026).

Diskusi yang dimoderatori Anneke Wijaya ini menghadirkan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto, Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, Staf Ahli Kemenko Pangan Sugeng Santoso, serta mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier.

Septian Hario Seto membuka diskusi dengan memaparkan berbagai tekanan global yang masih membayangi perekonomian dunia, mulai dari konflik geopolitik hingga dampak perubahan iklim ekstrem. Ia menilai bencana banjir di Sumatra serta tingginya curah hujan di Jawa menjadi bukti nyata bahwa risiko iklim turut mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.

“Risiko geopolitik global masih sangat tinggi, mulai dari konflik di Eropa hingga ketegangan di Timur Tengah. Jika eskalasi terjadi, dampaknya terhadap ekonomi global akan sangat besar,” ujar Septian.

Di sisi lain, ia melihat adanya sejumlah sentimen positif bagi Indonesia, termasuk meredanya tensi perang dagang global dan terbukanya peluang penurunan tarif ekspor untuk produk padat karya, yang berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja.

Septian juga menyoroti penguatan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2025 yang didorong oleh belanja pemerintah serta implementasi program makan bergizi gratis dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat. Selain itu, ia mencatat penurunan transaksi judi online hingga hampir 68 persen yang dinilai turut menjaga daya beli masyarakat.

“Momentum pemulihan konsumsi ini kami harapkan berlanjut pada kuartal I 2026, terutama dengan dukungan belanja musiman dan perluasan program makan bergizi gratis,” jelasnya.

Kelas Menengah Melemah, Industri Manufaktur Disorot

Dalam paparannya, Ninasapti Triaswati mengingatkan bahwa ketergantungan pada konsumsi domestik menyimpan risiko tersendiri, terutama akibat melemahnya kelompok kelas menengah. Ia mencatat jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2024.

Penurunan tersebut, menurutnya, bukan mencerminkan mobilitas ekonomi ke atas, melainkan fenomena penurunan kelas sosial.

“Masalah utama daya beli ada pada kualitas lapangan kerja. Lapangan kerja memang bertambah, tetapi yang berkualitas justru menurun,” ujar Ninasapti.

Ia juga menyinggung tren deindustrialisasi yang terjadi dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 32 persen pada awal 2000-an menjadi di bawah 20 persen saat ini.

“Kalau ingin kelas menengah naik lagi, kuncinya ada di industri manufaktur yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berupah memadai,” tegasnya.

Transformasi Ekonomi Berbasis Pangan

Menanggapi isu ekonomi kerakyatan dan daya beli, Sugeng Santoso menjelaskan langkah pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan ekosistem pangan nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan peran koperasi desa, kelompok tani, hingga dapur penyedia makanan bergizi.

“Kami mendorong integrasi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dengan dukungan teknologi dan manajemen risiko lintas sektor,” ujarnya.

Sugeng menambahkan bahwa pemanfaatan digitalisasi serta sistem pemantauan berbasis data menjadi kunci untuk menekan asimetri informasi sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pangan.

Fuad Bawazier Kritisi Utang dan Arah Kebijakan

Sementara itu, Fuad Bawazier menyoroti persoalan ekonomi nasional dari sudut pandang struktural dan historis. Ia membandingkan pengelolaan utang dan pola pembangunan saat ini dengan era Orde Baru.

Menurutnya, peningkatan utang negara yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan serius.

“Dulu utang jelas untuk proyek pembangunan dan tercatat dengan rapi. Sekarang utang bercampur, sulit ditelusuri manfaatnya, tapi pertumbuhan ekonomi tetap stagnan,” kritiknya.

Fuad menegaskan perlunya kembali pada prinsip ekonomi konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana pengelolaan sumber daya alam berada di bawah kendali negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.