Wawancara dengan Media Prancis, Prabowo: Kami Peracaya Moskow dan Beijing

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif dan prinsip Non-Blok dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis Atlantico di sela kunjungan kerjanya ke Paris pada 26-29 Mei 2026. 

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia mempererat hubungan dengan Prancis di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Kepada jurnalis Jean-Sébastien Ferjou, Prabowo mengatakan kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpedoman pada amanat konstitusi yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan menghormati kemerdekaan setiap bangsa.

Menurut Prabowo, Prancis dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki kesamaan nilai dengan Indonesia dalam berbagai isu internasional.

Karena itu, hubungan kedua negara terus diperkuat melalui kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan.

"Perancis memiliki nilai-nilai yang sama. Itulah sebabnya kami mendukung upaya Perancis untuk menjadikan Palestina diakui sebagai negara merdeka. Untuk pertama kalinya, berkat ketekunan diplomasi Perancis-Arab Saudi, 157 negara kini mengakui Palestina sebagai negara berdaulat," kata Prabowo.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyinggung berbagai konflik global yang tengah berlangsung, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran.

Dia menegaskan Indonesia tetap konsisten menjalankan peran sebagai negara Non-Blok yang mengedepankan dialog dan penyelesaian damai.

"Kami telah menawarkan mediasi kami tidak hanya dalam konflik Israel-Amerika-Iran, tetapi juga dalam konflik Rusia-Ukraina. Mengenai konflik dengan Iran khususnya, kami bertindak bersama dengan pemerintah Pakistan, yang lebih dekat dengan situasi di lapangan dan Perdana Menterinya sendiri menawarkan untuk melakukan perjalanan ke Teheran bersama saya jika perlu," ucap Prabowo.

Terkait potensi dampak konflik terhadap jalur perdagangan internasional, termasuk isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang sempat memunculkan wacana penerapan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka, Prabowo menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Menurut Presiden, Indonesia memperoleh status sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), sehingga prinsip kebebasan navigasi harus tetap dijaga.

"Kebebasan navigasi adalah hak suci yang diabadikan dalam Konvensi ini, yang harus kita hormati dalam segala keadaan. Tetapi aturan tidak ada gunanya jika kita tidak memiliki sarana untuk menegakkannya. Inilah sebabnya mengapa Indonesia memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan daratnya-bukan untuk menyerang siapa pun, tetapi untuk memiliki sarana yang diperlukan untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan. Kekuatan tidak dapat menggantikan hukum," ujar Prabowo.

Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah China terhadap Taiwan, Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia yang mendukung Kebijakan Satu China.

"Saya telah mengatakannya secara terbuka, dan saya ulangi di sini: Indonesia mendukung Kebijakan Satu China, dan kami percaya Beijing telah-dan akan tetap-sangat rasional mengenai Taiwan," ucapnya.

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan di Bali, Minggu (7/6/2026). (Foto: Antara)

Sementara mengenai peran Rusia dan China dalam konflik Ukraina, Prabowo memilih untuk tidak memberikan penilaian secara langsung.

Dia menegaskan prinsip Indonesia untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Kami tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami percaya Moskow dan Beijing adalah aktor rasional yang menempatkan kepentingan rakyat mereka di atas segalanya, dan bahwa kepentingan utama mereka adalah untuk memastikan perdamaian dan kebebasan yang abadi," jelas Prabowo.

Melalui wawancara tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia akan terus menjalankan diplomasi yang seimbang dengan berbagai kekuatan dunia, sambil tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia selama puluhan tahun.