Nusantaratv.com-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang memberikan dampak paling luas bagi masyarakat.
"Yang paling berdampak tentu Program Makan Bergizi Gratis," kata Muhaimin Iskandar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 60,2 juta penerima manfaat. Selain itu, di sektor pendidikan, pemerintah juga telah menjangkau 61,9 juta penduduk melalui berbagai program, termasuk pengoperasian 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang secara langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Selain MBG, pemerintah juga menjalankan Program Kedaulatan Pangan yang dinilai berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan.
"Soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik, bagus. (Kampung) Nelayan juga, itu program-program yang langsung konkret bisa dirasakan akibat skala prioritas yang tepat," kata Muhaimin Iskandar.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 mencapai 125,35, menjadi angka tertinggi sejauh ini. Pencapaian tersebut didukung oleh stabilitas harga gabah dan jagung, serta pengawasan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Muhaimin menambahkan bahwa penguatan sektor pangan dan energi diharapkan memberikan efek lanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap swasembada pangan, ketahanan pangan, ketahanan energi akan berdampak langsung pada industri yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Muhaimin Iskandar, dikutip dari Antara.
Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi penempatan sekitar 111 ribu pekerja migran serta memberikan pendampingan kepada 28 ribu keluarga melalui program reformasi agraria. Jumlah penduduk miskin ekstrem pun tercatat menurun dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta jiwa, atau berkurang sekitar 1,36 juta orang.
Upaya tersebut didukung oleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp503,2 triliun dan APBD sebesar Rp129 triliun. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta menekan tingkat kemiskinan menjadi maksimal lima persen pada 2029.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata," kata dia.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh