Beredar Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK

Nusantaratv.com — Daya kritis warganet lagi-lagi diuji dengan unggahan konten yang menggiring opini seolah-olah negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terlibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. 

Akun Instagram @adian_napitupulu mengunggah postingan foto Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disandingkan dengan foto Presiden RI Prabowo Subianto. 

Di bawah foto itu disematkan kalimat, “Hari ini dua negara teman Indonesia di BoP menyerang Iran, situasi yang sulit dipahami.”

Unggahan ini pun disertai dengan caption yang provokatif: “Board of Peace atau Board of War!?”

Konten ini tentu mengandung unsur diseminasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Unggahan tersebut mencoba menggiring bahwa keberadaan BoP bukan untuk urusan perdamaian, melainkan perang.

Padahal, tidak ada kaitan antara BoP dengan konflik AS-Israel dengan Iran. Pendirian BoP jelas bukan sebagai wadah pertemanan antarnegara yang sepaham, melainkan ruang perundingan yang mempertemukan berbagai pihak dengan pandangan berbeda, sebagaimana praktik diplomasi yang tercatat dalam sejarah.

“Tujuan keanggotaan Indonesia di BOP adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kamis (22/1).

Pemerintah Indonesia sendiri siap mengambil peran sebagai mediator dalam dinamika konflik yang terjadi. 

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu RI, Sabtu (28/2).

Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten berada di jalur diplomasi, dialog, dan musyawarah, bukan pada pendekatan perang atau kekerasan.

Langkah tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten bermuatan DFK  yang dapat memecah belah. Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi kebenarannya dari sumber resmi dan tepercaya, agar tidak ikut menyebarkan kabar yang dapat memperkeruh suasana dan merugikan kepentingan bersama.