Nusantaratv.com-Dalam acara Nusantara Economic Outlook 2026 yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower Jakarta, Rabu (4/2/2026), Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti persoalan mendasar yang menurutnya selama ini luput dari perhatian, masih banyak wilayah di Indonesia yang sebenarnya belum menikmati akses listrik meski data resmi menyebut tingkat elektrifikasi nasional sudah mendekati 100%.
Ferry mengungkapkan, persoalan ini muncul akibat metode perhitungan elektrifikasi yang dianggap keliru. Ia menjelaskan bahwa penghitungan rasio kelistrikan selama ini memakai basis “desa”, bukan titik atau lokasi sebenarnya.
“Metode penghitungan elektrifikasi itu salah. Karena menghitung tingkat kelistrikan kita berbasis desa. Satu desa ada 10 dusun, 5 dusunnya ada listrik, 5 dusunnya enggak ada listrik, disebut desa itu sudah ada listriknya,” ujarnya.
Ketidaktepatan metode ini berdampak langsung pada kualitas data nasional. Menurut Ferry, angka elektrifikasi PLN yang tercatat 98% tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
“Di tingkat data PLN, tingkat elektrifikasi kita 98%, artinya 98% listrik. Enggak, di lapangan ribuan desa, kelurahan tidak ada listriknya,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa di sejumlah wilayah, masyarakat masih menggunakan solar untuk menyalakan listrik selama beberapa jam saja.
“Mereka pakai solar, cuma 5 jam bisa ada listriknya. Habis itu mati lampu lagi,” tambahnya.
Selain listrik, Ferry juga menyoroti masalah minimnya akses internet di banyak daerah. Menurutnya, belasan ribu desa dan kelurahan hingga kini belum terjangkau jaringan internet stabil.
Persoalan semakin berat bagi masyarakat pesisir karena ketidaktersediaan SPBU nelayan maupun pabrik es batu. Semua kondisi itu, kata Ferry, menjadi hambatan serius bagi pembangunan ekonomi akar rumput.
Untuk mengatasi masalah listrik yang menyala terbatas, Kementerian Koperasi mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala mini.
“Akhirnya kita memberikan solusi, mengadakan pembangkit listrik tenaga solar yang mini di bawah satu mega. Dan ini kita bisa bekerjasama dengan pihak swasta.”
Selain PLTS, pemerintah juga menyiapkan solusi internet desa serta penyediaan SPBU nelayan dan pabrik es untuk mendukung aktivitas ekonomi pesisir.
Ferry menegaskan bahwa pemerataan listrik merupakan syarat mendasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selama akses listrik masih timpang, ia menilai sulit mengharapkan peningkatan ekonomi yang merata.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin tumbuh tinggi jika desa masih gelap dan infrastruktur dasarnya tertinggal.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh