Wacana Revisi UU Advokat, Peradi: Yang Bermasalah Pejabatnya!

Menurut Otto belum ada urgensi revisi UU Advokat dilakukan

Rapat Kerja Pengurus DPN Peradi Tahun 2021.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan, mengaku mendengar adanya wacana merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kendati belum dipastikan terwujud-tidaknya revisi, menurutnya Peradi telah memiliki sikap. 

"Tadi malam saya banyak dikirimi video, video dari Menteri Kehakiman (Menkumham) yang berbicara tentang organisasi advokat. Kedua pernyataan video dari anggota DPR PDIP, Arteria Dahlan yang berbicara hal sama. Video ini harus jadi perhatian bersama, satu sebagai tantangan, satu ancaman," ujar Otto saat Rapat Kerja Pengurus DPN Tahun 2021, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021). 

"Sebagai ancaman, kita melihat ada upaya-upaya pihak tertentu, karena dia (Arteria) mengatakan dia mengundang organisasi (advokat) tertentu, kemudian melontarkan pendapatnya kepada DPR membicarakan agar terhadap UU Advokat itu segera dimasukkan ke prolegnas," imbuhnya. 

Kendati belum tentu jadi, menurut Otto Peradi belum menemukan hal yang mendesak sehingga UU Advokat harus dirubah. Sebab, dinilainya tak ada yang salah dengan UU tersebut. 

"Tetapi dalam rapat kemarin, Arteria Dahlan mengatakan bahwa ini diseriuskan. Pertanyaan sebenarnya, nggak ada urgensi yang penting sekali buat kita untuk melakukan revisi Undang-Undang Advokat, sebenarnya," kata dia. 

"Karena undang-undangnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah pejabat-pejabatnya yang tidak melaksanakan undang-undangnya dengan baik," lanjut Otto. 

Peradi, kata Otto berharap tak ada pihak yang menyalahkan kehadiran UU Advokat. Sebab, menurutnya hal itu bukanlah solusi. 

"Jadi jangan cari kambing hitam. UU nggak ada yang salah, kok jadi UU-nya yang harus dirubah. Yang harus ditanya, kenapa Mahkamah Agung itu tidak melaksanakan UU Advokat dengan konsekuen. Itu pertanyaannya, UU Advokat itu menganut sistem single bar, kenapa Mahkamah Agung menabrak itu sehingga menjadi multi bar, nah itu yang jadi soal," paparnya. 

"Jadi jangan UU-nya disalahin. Kalau kita ingin merubah multi bar, laksanakan dong single bar-nya, jangan tabrak, karena hukum itu hukum positif," sambung Otto. 

Diketahui, UU Advokat salah satunya mengamanatkan wadah tunggal kewenangan organisasi advokat. Tapi, pada praktiknya menjadi lain sejak lahirnya Surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015. Poin utama dari surat itu menjelaskan, bahwa pihak yang memiliki kewenangan mengangkat advokat bukan cuma Peradi.

Peradi pun menegaskan, jika 'ngototnya' mereka terhadap sistem single bar semata demi kepentingan masyarakat atau para pencari keadilan.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK