Menpora dan KPK Seperti Melindungi Kepengurusan PB PTMSI Ilegal

Berubahnya sikap Menpora itu seperti dituturkan Oegroseno, bisa saja ada bisikan dari pihak lain yang justru punya kepentingan di PON.

Mantan Kapolda Sumut itu tidak segan-segan menyebut ada oknum pengurus KONI Pusat bersikeras mempertahankan posisi PB.PTMSI karena ada kepentingan.

"Semestinya Pak Menpora jeli dan cerdas mencermati situasi yang berkembang. Jangan sampai malah beliau sendiri yang kena imbasnya, sudah cukup dua Menpora kita sebelumnya terjerat masalah hukum," tandasnya.

Namun demikian, Oegroseno masih tetap menunggu janji dan niat baik Menpora Dito Ariotedjo untuk menyudahi polemik kepengurusan PTMSI itu.

Jika toh Menpora belum bisa menyelesaikan polemik kepengurusan PTMSI ini, sementara persiapan PON Aceh-Sumut 2024 harus jalan termasuk babak kualifikasi, Oegroseno mengusulkan Menpora melayangkan surat resmi kepada Panitia Besar (PB PON) membentuk satuan kerja (Satker) yang personilnya bisa melibatkan dari unsur kedua belah pihak.