Soal Constitution Disobedience, Ini Kata Eks Panitera MK

Peradi mencatat terdapat sejumlah kasus constitution disobedience

Diskusi DPN Peradi.

Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mencatat sejumlah kasus constitution disobedience atau 'pembangkangan' terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Panitera MK RI tahun 2009, Zainal Arifin Hoesein mengaku memiliki solusi terhadap ketidaktaatan tersebut. Termasuk 'pembangkangan' yang melibatkan Mahkamah Agung (MA). 

"Saya setuju dengan Pak Sopar tadi, masukkan saja dalam perintah amar, amar itu kan perintah. Amar itu kan perintah hukum, sama dengan undang-undang, undang-undang kan perintah hukum. Karena itu boleh dalam struktur amarnya, salah satunya, memerintahkan dalam waktu sekian dirubah atau bagaimana-bagaimana, seperti undang-undang itu, 30 hari. Apakah merujuk itu ya nggak ada masalah," ujar Zainal di diskusi virtual-tatap muka bertema "Constitutional Disobedience", di Sekretariat Nasional DPN Peradi, Grand Slipi Tower, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Menurut Zainal, perintah yang mewajibkan pelaksanaan putusan MK, bisa menjadi jalan pembuka untuk mengatasi permasalahan constitution disobedience. 

"Mungkin itu satu pintu, satu jalan untuk constitution disobedience, pembangkangan itu. Konteksnya regeling (peraturan), tapi konteksnya beschikking (keputusan) lebih mudah, tadi itu bisa sumpah jabatan, contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) dan lain-lain," tuturnya. 

Ia yakin dengan cara itu, institusi seperti MA, di kemudian hari tak lagi melakukan 'pembangkangan' terhadap keputusan MK. 

"Perlu perubahan itu, sehingga MA itu bisa tunduk, tidak melakukan constitution disobedience. Sehingga perlu adanya pengaturan constitutional conflict," jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan menyoroti constitution disobedience terhadap keputusan MK, tak terkecuali yang menimpa Peradi, melalui putusan MK RI Nomor: 35/PUU-XVI/2018, 28 November 2019. 

Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa Peradi merupakan organ negara, yang berwenang melakukan penyumpahan advokat serta sejumlah kewenangan lainnya yang tak dimiliki organisasi lain. Namun pada praktiknya menjadi berbeda, karena adanya Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015.  

Otto pun berharap 'pembangkangan' tersebut bisa dicarikan solusi. Mengingat, ujungnya yang menjadi korban dalam persoalan ini ialah para pencari keadilan.

"Kita bersuara di publik juga keputusannya tetap di tangan mereka (MA). Sehingga jika terjadi constitution disobedience, tentunya menjadi tidak baik bagi para pencari keadilan," tandas Otto.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK