Polri Tugasi 6 Polda Fokus Tangani Karhutla

Pencegahan dan penegakkan hukum yang akan mereka lakukan

Irjen Argo Yuwono.

Jakarta, Nusantaratv.com - Enam kepolisian daerah (polda) diberi tugas khusus Polri mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polda-polda ini terletak di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Ada enam polda prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono usai penandatanganan surat keputusan bersama tentang penegakan hukum karhutla di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Argo menjelaskan, sejauh ini sudah ada koordinasi dan komunikasi di tingkat Mabes Polri dan keenam polda serta jajaran, bagaimana upaya mencegah terjadinya karhutla.

Hal ini yang membuat jumlah kasus kebakaran hutan baik dari segi jumlah titik api dan luas area yang terbakar, turun mencapai 81 persen pada tahun 2019-2020.

"Tentunya di sana selain dari Mabes Polri ada komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, di tingkat polda juga ada koordinasi bagaimana pencegahan di sana," kata Argo.

Adanya penurunan titik api pada tahun 2019-2020, tidak terlepas dari upaya-upaya yang pihaknya lakukan.

Seperti melengkapi peralatan untuk memantau percikan api, sehingga api dapat cepat dikendalikan.

Selain itu, ada kreasi berupa aplikasi yang dibuat oleh polda bersama instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti aplikasi LembuSwarna di Polda Kalimantan Tengah atau Lancang Kuning di Polda Riau.

"Ada beberapa kreasi juga di polda bersama instansi terkait bagaimana memadamkan secepatnya titik api itu jangan sampai meluas," jelas Argo.

Terkait penegakan hukum karhutla, Polri bersinergi dengan Kejaksaan. Setelah Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri akan berkoordinasi dengan Kejaksaan, terkait dengan saksi ahli yang dilibatkan, serta petunjuk yang lain.

"Kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kejaksaan sehingga tidak ada bolak balik berkas perkara," kata Argo.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu ini, kata Argo, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan harapan tidak ada lagi komplain dari negara tetangga terkait asap yang disebabkan oleh karhutla di Indonesia.

"Dengan adanya kegiatan bersama secara terpadu ini kita meminimalisasi, seperti saat ini kita ketahui bersama kejadian kathutla sangat minim, tidak ada komplain dari negara tetangga seperti waktu tahun 2015," ujarnya.

Selain itu, harapan lainnya dalam keterpaduan antara Polri, Kejaksaan Agung dan KLHK dalam mencegah dan melakukan penegakan hukum tindak pidana karhutla, adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan demi masa depan generasi berikutnya.

"Kita berharap masyarakat sadar akan hutan, bahwa hutan merupakan sumber air yang kita dijaga bersama, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang merusak lingkungan walau motif ekonomi atau apapun, ini harus kita jaga jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung," tandas Argo.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK