Polri Tegaskan Tidak Ada Pelangaran Hukum Terkait Kerumunan Jokowi di NTT

Ada pihak yang menuntut agar kerumunan Jokowi di NTT diproses secara hukum

Kerumunan massa saat kunjungan kerja Jokowi di NTT/ist

Jakarta, Nusantaratv.com-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak ada pelanggaran hukum terkait kerumunan Jokowi saat kunjungan kerja di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu juga yang menjadi alasan Bareskrim Polri menolak dua pelaporan oleh dua LSM terkait kerumunan Jokowi di NTT, beberapa waktu lalu. 

"Sebenarnya bukan menolak laporan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Ka SPKT Bareskrim polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Minggu (28/2/2021).

Rusdi mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut sebagai dugaan tindak pelanggaran protokol kesehatan.

"Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," ujarnya.

Baca juga: Ahli Kritik Kerumunan Jokowi di NTT

Seperti diberitakan, Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi.

Bareskrim Polri juga menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

Koalisi tersebut melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menimbulkan kerumunan dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur.

Kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu telah menimbulkan polemik di ruang publik. Ada pihak yang menuding Jokowi telah melanggar protokol kesehatan covid-19 dan peristiwa ini harus diproses secara hukum. Bahkan peristiwa kerumunan Jokowi di NTT disamakan dengan kejadian kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat yang telah menjerat Habib Rizieq Shihab. Namun ada juga pihak yang menyatakan Jokowi tidak bisa disalahkan atas kejadian tersebut. Karena kerumunan yang terjadi adalah bersifat spontan. 

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK