Kenius Kogoya Diharapkan Jadi Wagub Papua

Nusantaratv.com - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) melakukan penelitian dengan jajak suara di Papua dengan metode survei kepada masyarakat Papua yang menjadi responden, untuk menangkap preferensi dan suara masyarakat tentang sosok Wakil Gubernur Papua yang paling diharapkan.

Diketahui, kursi jabatan Wakil Gubernur Papua setelah Klemens Tinal meninggal dunia karena sakit di RS Abdi Waluyo Jakarta pada 21 Mei 2021, hingga kini masih lowong. Bahkan, terjadi polemik di kalangan parpol pengusung Papua Bangkit, untuk mencari pengganti orang nomor dua di lingkungan Pemprov Papua.

Walau hak untuk menentukan dan memilih ada pada parpol koalisi pendukung dan pengusung Lukas Enembe & alm. Klemens Tinal, namun suara masyarakat Papua tidak boleh dikesampingkan.

LSI melakukan survei kepada 1.226 orang yang tersebar secara proposional di 29 Kab/kota dari populasi DPT Pilpres 2019 sejumlah 3,5 juta pemilih. Penentuan responden terpilih mengunakan metode multistage random sampling, dan survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Penelitian dilakukan pada 3-21 Januari 2022.

"Hasil temuan survei, sebanyak 76,8 persen masyarakat Papua menginginkan agar Wakil Gubernur Papua segera ditentukan dan dilantik, dengan alasan pelayanan masyarakat di Papua lebih optimal. Dan sebanyak 15,6 persen tidak peduli dengan posisi Wakil Gubernur Papua. Sedangkan sebanyak  7,6 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutive Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Albertus Dino dalam keterangannya, Senin (31/1/22).

Albertus menuturkan, dari hasil survei juga ditemukan bahwa sosok Wakil Gubernur Papua yang diinginkan masyarakat adalah sebanyak 73,7 persen menginginkan sosok yang berasal dari kalangan sipil bukan mantan atau pensiunan anggota Polri/TNI, dan sebanyak 4,7 persen menginginkan sosok dari kalangan Polri/TNI. Sementara sebanyak 10,4 tidak mempermasalahkan latar belakang Wakil Gubernur Papua, dan sebanyak 11,2 persen tidak menjawab.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa sebanyak 86,2 persen menginginkan Wakil Gubernur Papua harus putra asli dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua. Dan sebanyak 7,2  persen tidak mempersoalkan putra asli dari Papua. Sementara sebanyak 6,6 persen tidak menjawab.

"Hasil penelitian juga menemukan bahwa sebanyak 69,8 Wagub Papua harus dari kalangan muda Papua, sedangkan sebanyak 22,6 persen tidak harus dari kalangan muda Papua, dan sebanyak 7,6 tidak menjawab," terang Albertus.

Selain itu, lanjutnya, sosok Wakil Gubernur Papua yang diinginkan masyarakat Papua, dari hasil survei sebanyak 90,4 persen harus merupakan figur pemimpin daerah yang merakyat. Kemudian sebanyak 89,7 persen yang memiliki kompetensi kepemimpinan organisasi dan pemerintahan juga dikenal.

"Sebanyak 87,4 persen masyarakat menginginkan Wakil Gubernur yang mengenal rakyat, berkomitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI, dan memiliki wawasan Nusantara untuk menyatukan masyarakat Papua," jelas dia.

Dari hasil survei juga didapati preferensi masyarakat papua ketika diminta memilih nama-nama yang paling tepat mendampingi Gubernur Lukas Enembe. "Dengan pertanyaan terbuka, maka nama Ketua DPD Hanura dan juga menjabat sebagai Sekretaris umum KONI Papua, Kenius Kogoya menjadi pilihan yang terbanyak untuk menduduki posisi Wagub Papua. Ia dipilih sebanyak 34,8 persen," ungkapnya.

Lalu, tambah dia, Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda dipilih sebanyak 12,3 persen, lalu adik almarhum Klemen Tinal, Fernando Yansen Tinal (anggota DPRP Papua) dipilih sebanyak 8,2 persen, Paskalis Kossay (kader Golkar) 7,3 persen, Ones Pahabol (mantan Bupati Yahukimo/kader Golkar). Kemudian Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom dipilih sebanyak 7,1 persen, Paulus Waterpauw (Deputi BNPP) 5,3 persen, John Tabo yang kini menjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dipilih sebanyak 4,6 persen. Dan yang tidak menjawab sebanyak  20,4 persen.

Albertus mengungkapkan, tingginya keterpilihan Kenius Kogoya lantaran dia masih muda, berpengalaman, dan putra asli Papua. "Kenius Kogoya itu masih muda, punya banyak pengalaman, dan asli Papua. Sementara tokoh-tokoh yang lain ada juga yang dari Papua Barat," katanya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kursi Wakil Gubernur Papua jangan dibiarkan kosong, tetapi harus segera diisi. Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Karena bagaimanapun, Gubernur butuh wakilnya tuk menjalankan tugas yang sangat bera di Papua," katanya, Senin (31/1/2022).

Meski jika bicara NKRI Wagub Papua tak harus putra daerah, namun menurut Ujang, jika ada putra daerah yang terbaik, maka dia bisa diusulkan.

"Yang penting mampu bersama-sama Gubernur untuk bangun Papua," ujarnya.