PNS Mogok Kerja, Militer Myanmar Lumpuh

PNS Menolak Bekerja di Bawah Pemerintahan Militer

Demonstrasi Myanmar. (Net)

Nusantaratv.com - Pemerintahan militer Myanmar terguncang usai para pegawai negeri sipil (PNS) menolak bekerja dengan militer.

Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin memperkuat gerakan pembangkangan sipil guna melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen yang meminta untuk menggunakan nama samaran, seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021).

Selain pegawai, sejumlah petugas medis dan pekerja di berbagai sektor juga turut andil dalam aksi mogok kerja massal melawan pemerintahan militer. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

"Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi," kata pemimpin militer Min Aung Hlaing pekan ini.

Sejak aksi mogok massal dilancarkan, pemerintahan mulai goyah sehingga militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes Covid-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.

Momok krisis keuangan yang sudah muncul karena pandemi dan penurunan investasi asing, kian mengancam pemerintahan di bawah militer Myanmar.

Masih belum diketahui jumlah pasti para pekerja yang melakukan mogok massal. Sebuah survey Crowdsourced menemukan, pegawai dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi itu. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.

Seperti yang dimuat di media pemerintah pada Selasa (23/2/2021) Min Aung Hlaing mencela profesional medis yang dianggap gagal melakukan tugas. Dia juga mengisyaratkan akan memberikan hadiah uang tunai kepada dokter dan guru yang tetap bekerja.

Selain itu, seluruh pekerja, sopir dan administrator pemerintah dipecat karena absen dari pekerjaan. "Militer tidak mengantisipasi bahwa sebagian besar pamong praja akan keluar dan meninggalkan mereka tanpa aparat negara," kata seorang analis yang tidak ingin disebutkan namanya untuk menghindari penahanan.

"Dampak gerakan tidak selalu bergantung pada semua birokrasi yang berpartisipasi, tetapi pada bagian-bagian penting yang melumpuhkan kemampuan militer untuk mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya ke seluruh negara." imbuhnya.

Bank Ekonomi Myanmar (MEB), yang mendistribusikan gaji dan pensiun pemerintah, tertatih-tatih akibat mogok massal. Meski begitu, media pemerintah membantah dan mengatakan 'rumor itu tak berdasar' dan kompensasi tidak akan diberikan.

"Semua pegawai negeri dari kementerian yang berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil mendapat tekanan," kata staf MEB.

Menguatkan kekhawatiran para jenderal, setiap hari media resmi melakukan pemanggilan kepada para PNS untuk kembali bekerja atau diancam menghadapi tindakan hukum.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK