Pembatasan Mobilitas Saat Lebaran, Keluar Masuk Jawa Barat Harus Pakai SIKM

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat saat lebaran akan dikawal oleh operasi gabungan di sejumlah titik

Gedung Sate yang merupakan pusat pelayanan Pemprov Jabar/ist

Bandung, Nusantara TV-Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Surat edaran tersebut bernomor 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan covid-19 selama Masa Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021. Surat tersebut sudah ditandatangani oleh gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat dan masing-masing Ketua satgas di wilayah. Dalam edaran itu juga tertuang masyarakat yang hendak melakukan aktivitas perjalanan mudik untuk keperluan mendesak dan kepentingan nonmudik seperti perjalanan dinas/bekerja wajib memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM).

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan sesuai dengan isi Surat Edaran tersebut satgas dan kepala daerah bersama-sama mengendalikan aktivitas dan mengurangi mobilitas masyarakat di wilayahnya. Jika aktivitas masyarakat terkendali, ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab covid-19 bisa dibatasi.

”Pengendalian aktivitas masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Apalagi, tren kasus Covid-19 di Jabar sedang menurun. Ini harus dipertahankan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Daud dikutip dari JawaPos, pada Sabtu (1/5).

Baca juga: Update Kasus Virus Corona di Jawa Barat

Operasi gabungan, kata Daud, digelar di titik-titik yang sudah disepakati. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota harus membangun kondusifitas antardaerah dan menerapkan aturan perjalanan lintas batas provinsi sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

”Potensi pemudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kabupaten/kota masih ada meski larangan mudik sudah digaungkan,” ujar Daud Achmad.

Selain itu, menurut Daud, pemerintah desa dan kelurahan diminta mengaktifkan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan. Pemerintah desa dan kelurahan pun didorong melakukan karantina bagi masyarakat pendatang atau pemudik selama lima hari.

”Para pemudik dan pendatang ini ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19,” pungkas Daud Achmad.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK