.jpg)
.jpg)
Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menggelar diskusi virtual dan tatap muka bertema "Constitutional Disobedience", di Sekretariat Nasional DPN Peradi, Grand Slipi Tower, Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Diskusi ini digelar menyikapi adanya sejumlah 'pembangkangan' terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, salah satunya putusan MK RI Nomor: 35/PUU-XVI/2018, 28 November 2019 mengenai Peradi satu-satunya organisasi advokat selaku organ negara mandiri (independent state organ), yang memiliki delapan wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat.
Menurut Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan, bukan hanya yang terkait Peradi, segala putusan yang dinilai terjadi constitution disobedience, harus disikapi oleh advokat.
"Memang ini sudah menjadi persoalan yang serius di negara kita, khususnya bagi para advokat. Pembangkangan, ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang harus tampil pertama kali ke depan adalah advokat," ujar Otto.
"Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan berkali-kali, bahwa sesungguhnya advokat itu the guardian of constitutions, adalah pengawal konstitusi. Sejak dari sananya, zaman Romawi, zaman Cicero itu telah terbukti bahwa advokat adalah the guardian of constitution," imbuhnya.
Diketahui, selain keputusan terkait Peradi, constitution disobedience juga disebut terjadi pada putusan MK RI Nomor. 34/PUU-XI/2013 mengenai KUHAP Pasal 268 (3) terkait peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali dengan pertimbangan hukum keadilan lebih penting dari pada kepastian hukum, dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang namun jadi tidak bernilai pelaksanaan dengan SE MA RI No. 7 Tahun 2014 mengenai pembatasan PK.
Lalu, putusan MK RI Nomor: 005/PUU-IV/2006 tentang pengawasan hakim-hakim termasuk hakim agung RI oleh Komisi Yudisial, namun diketahui tidak dapat dilaksanakan terhadap hakim agung RI dan hanya diselesaikan dengan Keputusan Ketua MA RI No 144/KMA/SKI-VI11/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.
Kemudian, putusan MK RI Nomor: 45/PHPU.D-VII/2010 tentang keputusan KPU Kota Waringin Barat yang tetap dilaksanakan KPUD tanpa menaati Putusan MK RI, dan sejumlah putusan lainnya.
Otto mengatakan, jika advokat di suatu negara hukum tak lagi berani membela konstitusi, dan bicara tentang keadilan, maka negara tersebut bukanlah negara hukum lagi.
"Apabila advokat di suatu negara hukum tidak lagi berani berbicara membela konstitusi, tidak lagi berani berbicara tentang keadilan, maka negara itu bukan lagi negara bukan hukum lagi," jelasnya.
"Karena itu, kita sebagai the guardian of constitution, pengawal konstitusi, seringkali mengalami adanya positional constitution disobedience," sambung Otto.
Turut hadir dan menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, panitera MK tahun 2009, Zainal Arifin Hoesein, lalu moderator Nikolas Simanjuntak.
Kemudian para pengurus DPN Peradi, yaitu Ketua Harian Dwiyanto Prihartono, Wakil Ketua Dewan Penasihat DPN Peradi Abdul Haris Semendawai, Ketua Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat, dan Protokoler DPN Peradi Riri Purbasari Dewi, Nur Setia Alam Prawiranegara dan lainnya.
