Korsel Khawatir UU Baru Soal Insentif Pajak Kendaraan Listrik di AS

Nusantaratv.com - Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Park Jin mengungkapkan kekhawatirannya terkait Undang-Undang (UU) baru Amerika Serikat (AS) soal kendaraan listrik.

Seorang sumber terkait mengatakan Menteri Park dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membicarakan UU tersebut, yang mengecualikan kendaraan listrik yang dirakit di luar Amerika Utara dari keringanan pajak.

Dikutip dari Yonhap, Senin (22/8/2022), Rancangan UU (RUU) senilai US$430 miliar, yang disebut UU Pengurangan Inflasi, ditandatangani menjadi UU oleh Presiden AS Joe Biden pada Selasa (16/8/2022). 

UU ini menyerukan perluasan subsidi pajak untuk pembeli kendaraan listrik (electric vehicle/EV), tetapi khusus untuk kendaraan listrik yang diproduksi di Amerika Utara.

RUU itu juga memiliki ketentuan yang dimaksudkan untuk melarang kendaraan listrik menerima insentif jika dilengkapi dengan baterai atau komponen baterai yang dibuat menggunakan mineral dari China.

Produsen mobil utama Korsel, termasuk Hyundai Motor Co., dan Kia Corp., telah menyuarakan keprihatinan atas tindakan tersebut, karena mereka membuat kendaraan listrik andalan mereka, seperti Ioniq 5 dan EV6, di pabrik domestik dan mengirimkannya ke luar negeri.

Model kendaraan listrik andalan untuk kedua perusahaan telah mendapatkan daya tarik di pasar AS dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sumber tersebut, Menteri Park mengatakan kepada Blinken di mana produsen mobil Korsel khawatir dengan UU baru tersebut dan meminta penerapan yang fleksibel oleh AS.

Setelah percakapan tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Departemen Luar Negeri masing-masing mengeluarkan siaran pers, tetapi tidak ada yang mengungkapkan diskusi tentang tindakan tersebut.

Namun, pada hari yang sama, Menteri Park mengatakan kepada komite Majelis Nasional Urusan Luar Negeri jika dia mengetahui kekhawatiran perusahaan Korsel tentang UU baru AS dan dia telah memberi tahu AS melalui berbagai upaya.

Menteri Park mencatat UU Pengurangan Inflasi dapat melanggar Perjanjian Perdagangan Bebas Korsel-AS.