Walhi Aceh Minta Pemerintah Ubah Pola Penanganan Bencana

Nusantaratv.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Shalihin meminta pemerintah mengubah pola penanganan bencana dari selama ini reaktif ke proaktif.

"Ubah pola penanganan bencana dari reaktif ke proaktif. Maksudnya, penanganannya tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga proaktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana," kata Ahmad Shalihin di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ahmad Shalihin pada diskusi publik membahas analisis dampak bencana dan korelasinya terhadap keberlanjutan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

Diskusi publik terlaksana atas kerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Diskusi dengan moderator Azhari yang juga Kepala LKBN Antara Biro Aceh.

Selain Ahmad Shalihin, diskusi menghadirkan Ketua PWI Aceh M Nasir Nurdin, akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

Ahmad Shalihin mengatakan, mitigasi bencana merupakan hal penting yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Mitigasi merupakan upaya mengurangi risiko dari sebuah bencana.

"Aceh merupakan daerah rawan bencana. Tidak hanya gempa, tetapi juga banjir. Bencana banjir ini merupakan hal rutin terjadi di Aceh," kata Ahmad Shalihin menyebutkan.

Oleh karena itu, Walhi Aceh mengharapkan pemerintah daerah di Provinsi Aceh mengubah pola penanganan bencana. Penanganannya tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi juga aktif menyosialisasikan mitigasi bencana.

"Kami juga meminta Pemerintah Aceh merevisi kebijakan yang belum sensitif terhadap bencana. Seperti kebijakan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembalakan ilegal serta praktik-praktik merusak lingkungan lainnya seperti pertambangan," kata Ahmad Shalihin.

Sementara itu, akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Irham Fahmi menyatakan bencana juga memberi kontribusi terhadap angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

"Aceh merupakan daerah rawan bencana. Banyak bencana terjadi di Aceh, di antaranya banjir. Bencana ini membuat aktivitas perekonomian masyarakat terganggu, sehingga memberi kontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Aceh," kata Irham Fahmi.

Irham Fahmi mengatakan pertumbuhan perekonomian Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Bencana juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Sebagai contoh, ketika bencana banjir terjadi di sejumlah daerah di Aceh, yang menyebabkan lumpuhnya transportasi, harga-harga kebutuhan pokok meningkatkan," katanya.

Peningkatan harga tersebut merupakan dampak bencana. Hal itu terjadi karena Aceh masih sangat tergantung kepada pasokan dari provinsi lainnya, seperti Sumatera Utara.

"Bukti lemahnya ekonomi Aceh adalah ketergantungan kepada provinsi tetangga, Sumatera Utara. Seperti sembako, harga sembako naik ketika banjir terjadi karena pasokan terganggu," katanya.

Aceh, kata Irham Fahmi, saat ini Aceh menempati urutan enam sebagai daerah termiskin di Indonesia yakni 14, 64 persen. Jika penduduk Aceh lima juta jiwa, maka ada 800 ribuan warga Aceh berada di garis kemiskinan.

"Jadi, pengentasan kemiskinan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memitigasi bencana agar dampaknya terhadap masyarakat bisa dikurangi, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tidak terganggu jika terjadi bencana," kata Irham Fahmi.(Ant)