Refleksi ATSDI 2022, Pemerintah Diminta Buka Peluang Usaha untuk TV Baru Tahun Depan

Nusantaratv.com - Indonesia baru saja memasuki era penyiaran televisi (TV) digital. Pemerintah telah melakukan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) pada 2 November 2022 sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui TV digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas siaran gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih.

Tak hanya itu saja, pilihan saluran televisi yang bisa dinikmati juga tersedia lebih banyak.

Masyarakat bisa menikmati manfaat tersebut secara gratis, karena proses digitalisasi penyiaran ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (free to air/FTA).

Selain itu, TV Digital juga lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi.

Namun di balik banyaknya keuntungan positif dari ASO, tentu ada juga tantangan yang harus dihadapi para pelaku industri penyiaran di Indonesia.

Guna mempersiapkan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menggelar Refleksi ATSDI 2022 yang mengusung tema 'Tantangan Era TV Digital di Indonesia', pada Kamis (29/12/2022).

Dalam kegiatan refleksi yang digelar secara daring ini hadir para pembicara, yakni Geryantika Kurnia (Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI), Agung Suprio (Ketua KPI Pusat), Eris Munandar (Ketua Umum ATSDI) dan Tulus Tampubolon (Sekertaris Jenderal ATSDI). Acara dipandu oleh moderator Ronny Agustiar, SH.

Tulus Tampubolon, Sekjen ATSDI

Sekretaris Jenderal ATSDI, Tulus Tampubolon mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berani mengambil sikap tegas di tengah adanya pihak-pihak yang masih mencoba menghalang-halangi terjadinya analog switch off atau migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital.

"Sehingga pada 2 November 2022 lalu kita berpindah dari penyiaran analog ke penyiaran digital," kata Tulus Tampubolon.

Menurutnya, walaupun belum seluruhnya, tetapi ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar. 

"ATSDI sangat mengapresiasi pencapaian ini," lanjutnya.

"Saya mengingat kembali ketika kita (ATSDI-red) melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo, LPS, LPM dan para pemerhati. Bagaimana keinginan kita bersepakat untuk melakukan ASO yaitu pada tanggal 2 November 2022. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Paling tidak kita ini semacam mesin penggerak. Walaupun ada kendala-kendala teknis yang akan dihadapi. Tapi ada mesin penggerak untuk melakukan migrasi tersebut. Itulah yang paling penting sebenarnya," ungkapnya.

Dia menyebut Geryantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI merupakan salah satu figur penting dalam perjuangan mewujudkan migrasi penyiaran dari analog ke digital.

"Dan dampaknya dirasakan banyak masyarakat Indonesia," tambah Tulus Tampubolon.

Merespons apresiasi yang diberikan ATSDI, Geryantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI mengatakan yang menjadi hero (pahlawan) dalam perjuangan mewujudkan ASO adalah semua pihak.

"Saya sebenarnya bukan hero. Hero itu kita semua, Kita kolaborasi sejak lama. Saya dengan Pak Agung (Ketua KPI Pusat) 2019 dan sebelumnya juga sudah berjuang bersama teman-teman semua. Agar mimpi kita migrasi analog ke digital. Jangan sampai nanti kita jadi negara penutup migrasi analog ke digital karena sebagian besar negara di dunia sudah migrasi ke digital," tutur Geryantika Kurnia.

Dia menekankan pemerintah itu sifatnya netral. Pemerintah ingin ASO berjalan smooth dan lancar. Karenanya pemerintah selalu mengajak semua. Mulai dari pelaku industri, penyelenggara infrastruktur, termasuk pengamat dan semua stakeholder.

Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI

"Tadi Pak Tulus sudah sampaikan negara kita itu luas. Ada 514 kabupaten/kota. 265 kabupaten/kota sudah siaran digital. Sisanya sedang kita usahakan biar cepat," terangnya.

Geryantika Kurnia mengungkapkan tantangan dalam mewujudkan ASO adalah bagaimana meyakinkan para pelaku industri untuk pindah ke siaran TV digital. Tidak mudah karena ini bisnis.

"Yang kedua meyakinkan masyarakat. Masyarakat harus support. Di samping itu, kita juga harus meyakinkan bahwa infrastrukturnya siap," paparnya.

Terakhir, apakah ekosistemnya dan perangkatnya siap? 

"Alhamdulillah UU Cipta Kerja menjadi dasar yang kuat. Karena nunggu UU Penyiaran tidak pernah selesai. Kemudian, untuk infrastruktur kolaborasi antara TVRI dengan swasta sudah selesai. Jadi dari 514 kabupaten/kota ada 284 kabupaten/kota yang infrastrukturnya sudah dibangun oleh TVRI dan swasta. Salah satunya grupnya Pak Tulus (Nusantara TV) di Lampung dan Bali," tuturnya.

Untuk infrastruktur, sambung Geryantika Kurnia, diharuskan memenuhi unsur coverage dalam kaitan dengan QOS atau quality of service.

"Jadi infrastruktur harus bagus dan merata di seluruh Indonesia. Sinyalnya bagus. Karena kalau coverage-nya bagus, otomatis masyarakat akan dengan mudah menerima siaran," jelasnya.

Selain itu, kata Geryantika Kurnia, pihaknya juga harus meyakinkan tv-tv analog yang berjumlah sekitar 694 ditambah 103 dan 18 dari ATSDI.

Keberagaman dan Pengawasan Konten

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan terkait dengan proses pengawasan konten televisi yang jumlahnya telah mencapai hampir 700 stasiun TV, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah.

Salah satunya dengan memanfaatkan alat berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI).

"Kalau kita orientasinya kepada masyarakat sesungguhnya semakin banyak TV yang dapat ditonton dan gratis, itu menambah kenikmatan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Tapi kalau melanggar tentu kami berikan sanksi," tegas Agung Suprio.

Menurut Agung Suprio, TV-TV yang bermunculan di era digital ini mengambil segmentasi yang spesifik. Berbeda jauh jika dibandingkan dengan TV free to air yang analog yang hanya terbagi dua yaitu berita dan hiburan.

Agung Suprio, Ketua KPI Pusat

"Sekarang ada Betawi TV yang khusus menayangkan siaran kultur Betawi. Lalu ada juga TV yang siarannya komedi, lalu TV perempuan dan TV khusus anak. Jadi mengambil ceruk tertentu dengan harapan mereka punya market tetap dan pengiklan tetap," ungkap Agung Suprio.

Soal Set Top Box

Pada sesi berikutnya, moderator juga menanyakan kepada Geryantika Kurnia perihal Set Top Box (STB) yang sempat dihantam isu tak sedap terkait ketersediaan dan harganya.

Geryantika Kurnia mengatakan Set Top Box masuk dalam aspek ekosistem migrasi penyiaran dari analog ke digital. Dikatakannya, dalam aspek ekosistem ada dua isunya yaitu Set Top Box dan Perangkat TV-nya sendiri.

"Set Top Box itu untuk melengkapi TV-TV yang jadul atau TV tabung, TV lama dan TV flat yang belum support digital," jelasnya.

Geryantika Kurnia mengakui pihaknya perlu meyakinkan vendor atau pabrikan yang akan memproduksi STB. Karena mereka sempat gagal pada 2010-2012.

"Di awal-awal, hanya 2 sampai 7 yang tertarik. Sekarang sudah ada 46 pabrikan. 46 pabrikan ini juga ada UMKM-nya. Ini yang Set Top Box. Untuk TV digitalnya sudah hampir 25 pabrikan. Ini bervariasi dan kita syaratkan melalui sertifikasi," bebernya.

"Jadi tips dari vendor kalau mau beli Set Top Box cek dulu. Kalau mau yang murah beli di official shop. Kalau di market place perbedaaannya Rp20 ribu sampai Rp30 ribu dari harga resminya. Nah yang jadi masalah adalah di ritel. Itu yang tidak bisa diatur oleh pemerintah karena begitu banyak permintaan. Tetapi ritel sudah diwanti-wanti naikkan harganya jangan sampai melebihi dua atau tiga kali dari harga resmi," imbuhnya.

"Yang paling penting kita dorong masyarakat beli STB di online. Sehari, tidak perlu antre sudah dapat," lanjutnya.

Di sisi lain, sambung Geryantika Kurnia, pihaknya juga meminta pemegang mux (multipleksing) untuk melaksankan komitmennya membagikan STB kepada keluarga miskin.

"Nah ini yang jadi masalah. Dari 4,3 juta STB komitmennya, tapi totalnya baru 214 ribu atau 5,6 persen yang dibagikan oleh pemegang mux. Kita dorong mereka untuk mempercepat pembagian STB-nya," ucapnya.

Peluang Usaha Baru

Di sesi berikutnya, moderator menanyakan kepada Tulus Tampubolon upaya yang akan dilakukan ATSDI untuk mengkondisikan para anggotanya agar konten-konten yang ditayangkan tidak melanggar aturan.

Tulus Tampubolon menjelaskan sesuai dengan hasil Rakornas ATSDI 2022, pihaknya menyikapi perkembangan dengan positif.

"Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung bahwa semakin banyak siaran TV semakin bagus untuk pilihan-pilihan masyarakat," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami mengimbau bahwa minimal di Januari 2023 Pak Gery sudah harus membuka peluang usaha baru untuk stasiun TV baru yang serius membangun stasiunnya," tambahnya.

Tulus Tampubolon berpandangan dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dibutuhkan informasi-informasi yang positif.

"Karena kalau kita kekurangan konten di TV, maka kita akan dijejali oleh hoaks yang begitu mudah mereka menyiarkannya lewat handphone. Jadi ATSDI sangat serius dengan hal ini. Bahkan kepada semua anggota ATSDI sudah kita sampaikan agar mereka bersiap-siap," ucapnya.

"Di Januari kita harapkan bisa dibuka peluang usaha baru. Karena ini adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia," imbuhnya.

"Kita menginginkan pendidikan moral dan lain sebgainya. Tidak hanya sekadar didapat dari rumah dan sekolah tetapi juga melalui penyiaran. Karena penyiatan ini adalah jiwa suatu bangsa," pungkasnya.

Target ASO Nasional

Menanggapi permintaan yang disampaikan Sekjen ATSDI Tulus Tampubolon, Geryantika Kurnia mengatakan pihaknya menyambut baik hal itu. Namun demikian pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo ingin ASO selesai dulu.

"Dengan ASO 2 November 2022 itu kita meyakinkan pelaku industri bahwa mereka benar-benar migrasi ke digital. Alhamdulillah hasil survei AC Nielsen progresif positif semua. Ketika Jabodetabek ASO, seluruh Indonesia multiplier effect-nya, penetrasi digitalnya luar biasa," kata Geryantika Kurnia.

"Yang kedua untuk buka TV itu mudah. Tapi kita ingin agar seperti Pak Agung sampaikan keberagaman TV ini jalan dan tidak ada akuisisi. Saya selalu mendengungkan ke teman-teman KPI dan KPID harus ada kajian analisa demand supplay penyehatan industri," imbuhnya.

Terkait progres ASO, sambung Geryantika Kurnia, pemerintah menargetkan pada April 2023 telah terpenuhi secara nasional.

"Kemarin ada usulan dari swasta itu boleh tidak kita beri waktu distribusi STB-nya maksimal sampai Juni 2023. Kalau pemerintah kan pingin cepat, saya bilang sebelum lebaran atau puasa sudah selesai. Bulan April," ungkap Geryantika Kurnia.

Di samping itu, kata Geryantika Kurnia, pemerintah harus memastikan STB untuk keluarga miskin dibagikan. Sesuai dengan komitmen yaitu 4,3 juta STB.

"Makin cepat ASO makin bagus. Karena Pak Tulus ingin ada peluang usaha baru," ucapnya.

Tulus Tampubolon menegaskan kalau ASO sudah nasional, ATSDI sudah siap. Namun yang tak kalah pentingnya, sambung Tulus Tampubolon, seluruh pemangku kepentingan industri penyiaran di Indonesia harus memahami betul bahwa negara punya tujuan kenapa frekuensi diambil oleh negara.

"Jangan dilupakan inti dari semuanya ini, selain untuk memuaskan rakyat juga bagaimana membangun regulasi yang menjadi dasar negara memungut pajak dan PNPB dari industri yang menggunakan frekuensi. Ini penting," katanya.

Karena itu, lanjut Tulus Tampubolon, berdasarkan hitung-hitungan yang dibuat sejak awal memperjuangan ASO. Negara akan memperoleh ratusan triliun dari migrasi penyiaran analog ke digital.

"Harus dibuktikan dan harus dikejar dan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara," tukasnya.

Agung Suprio mengapresiasi pandangan Tulus Tampubolon terkait pentingnya negara mendapat benefit dari ASO.

"Pendapat Pak Tulus bagus banget. Memang negara harus dapat benefit dan masyarakat juga tentunya harus mendapat keuntungan. TV baru tentu akan menambah pundi-pundi negara yang ditujukan untuk masyarakat," ujar Agung Suprio.

Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI

Ketua Umum ATSDI Eris Munandar menutup Refleksi ATSDI 2022 dengan memberikan apresiasi kepada seluruh nara sumber.

Dia menyebut diskusi berlangsung sangat menarik. Eris Munandar menegaskan ATSDI akan tetap mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenkominfo kemudian juga bermitra dengan KPI dalam upaya menghadirkan tayangan dan kualitas program yang semakin bermutu.

"Dan mudah-mudahan ini menjadi benefit bagi masyarakat dengan kehadiran TV digital ini. Selain kualitas gambar dan suara lebih jernih dan lebih canggih juga hadir tontonan yang berkualitas," ujarnya.

"Mudah-mudahan 2022 ini kita bisa tutup dengan baik. Dan kita akan membuka lembaran baru di 2023 untuk kemajuan industri penyiaran Indonesia," tutup Eris Munandar.