Recap 2025: Kebijakan Prabowo yang Jadi Sorotan

Nusantaratv.com - Sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang menyentuh sektor tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, stabilitas wilayah, hingga perlindungan ekonomi rakyat.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya menuai apresiasi, tetapi juga memicu perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga kelompok masyarakat sipil.

Sejumlah kebijakan bahkan disebut sebagai keputusan berani yang menandai arah baru pemerintahan Prabowo dalam menegakkan kedaulatan negara, baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun digital.

Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan Presiden Prabowo mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Negara sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan status Raja Ampat sebagai geopark dunia.

Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat adat dan pegiat lingkungan yang selama ini mengkhawatirkan dampak tambang terhadap ekosistem laut dan hutan. 

Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari kalangan investor yang menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian iklim investasi di sektor pertambangan.

Putus Rantai Distribusi Gas Industri

Di sektor industri, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengambil langkah mengejutkan dengan memutus mata rantai distribusi gas industri yang dinilai terlalu panjang dan tidak efisien. 

Kebijakan ini bertujuan menurunkan harga gas agar industri manufaktur nasional lebih kompetitif.

Meski pemerintah menilai langkah ini penting untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri, sejumlah pelaku usaha mengaku belum siap dan meminta masa transisi yang lebih terukur agar tidak mengganggu kelangsungan produksi.

Konflik Wilayah Aceh-Sumatera Utara

Isu batas wilayah administratif kembali mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri terkait penegasan batas wilayah, yang berdampak pada konflik pulau-pulau kecil antara Aceh dan Sumatera Utara. 

Presiden Prabowo turun tangan langsung dengan menawarkan skema pengelolaan bersama. Dalam skema tersebut, administrasi wilayah tetap berada di bawah Aceh, namun dibuka ruang koordinasi lintas provinsi dan pemerintah pusat. 

Solusi ini dinilai moderat oleh sebagian pihak, namun DPRD Sumatera Utara menyatakan keberatan karena dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan daerah.

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Pembatasan Impor dan Dampaknya ke Pasar

Pemerintah juga memperketat kebijakan impor pangan dan barang konsumsi melalui Kementerian Perdagangan. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri dan memperkuat UMKM. 

Namun, kebijakan tersebut berdampak pada naiknya harga bahan baku tertentu, serta memicu keluhan pelaku UMKM dan ritel yang masih bergantung pada produk impor.

Regulasi Ketat Media Sosial

Di sektor digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan regulasi yang mewajibkan platform digital asing menyimpan data di Indonesia dan melakukan penyaringan konten secara aktif. 

Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menjaga kedaulatan digital nasional, tetapi kelompok masyarakat sipil menilai regulasi tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Belanja Negara

Pemerintahan Prabowo juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025. 

Total belanja negara ditargetkan dipangkas hingga Rp306,69 triliun, dengan fokus pada pengurangan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, studi banding, dan kegiatan seremonial. Bahkan, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen.

Langkah ini dipuji sebagai upaya disiplin fiskal, meski sejumlah pihak mengingatkan agar pemangkasan tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

Kebijakan DHE SDA

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri selama minimal satu tahun. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menyediakan berbagai instrumen keuangan agar eksportir tetap memiliki fleksibilitas pengelolaan dana.

Dukungan Sosial dan Stimulus Ekonomi

Pemerintah Prabowo juga meluncurkan berbagai stimulus untuk rumah tangga miskin, kelas menengah, pekerja, UMKM, dan industri padat karya. 

Mulai dari PPN Ditanggung Pemerintah, bantuan pangan, diskon listrik, insentif pajak perumahan dan kendaraan listrik, hingga keringanan pajak dan jaminan sosial bagi pekerja.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, meski efektivitasnya masih menjadi sorotan para ekonom.

Program Prioritas Nasional dan Alokasi Anggaran

Selain kebijakan regulatif, pemerintahan Prabowo juga menggelontorkan anggaran besar untuk program prioritas nasional.

- Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dengan anggaran Rp121 triliun diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting. Program ini menyasar pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

- Program 3 Juta Rumah 

Melalui skema FLPP sebesar Rp41,88 triliun bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong sektor properti.

- Koperasi Desa Merah Putih 

Dengan dana Rp200 triliun diproyeksikan menjadi motor ekonomi desa melalui penguatan koperasi dan akses pembiayaan.

- Bidang Pendidikan 

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta rehabilitasi sekolah guna memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan nasional.

- Sektor kesehatan 

Sektor ini mendapat perhatian melalui Cek Kesehatan Gratis, penuntasan TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

- Ketahanan Pangan 

Hal ini diperkuat lewat pembangunan lumbung pangan, bendungan, dan irigasi guna menjamin pasokan pangan jangka panjang.

Beragam kebijakan dan program tersebut menegaskan arah pemerintahan Prabowo yang berfokus pada kedaulatan nasional, disiplin fiskal, dan perlindungan sosial. 

Namun, di tengah pujian, kebijakan-kebijakan itu juga menuntut komunikasi publik yang kuat dan implementasi yang konsisten agar tidak menimbulkan gejolak baru di masyarakat.