Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan seluruh pejabat negara wajib menjaga integritas serta tidak memanfaatkan kondisi bencana sebagai celah untuk keuntungan pribadi.
Peringatan ini disampaikan dalam rapat penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat demi memulihkan kehidupan warga terdampak.
"Kita butuh setiap kemampuan dan setiap uang kita untuk mengatasi kesulitan rakyat," ujar Presiden Prabowo saat rapat bersama jajaran kementerian dan lembaga di Banda Aceh, Minggu, 7 Desember 2025 malam.
Presiden Prabowo meminta para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek maupun distribusi bantuan.
Ia menginstruksikan seluruh unsur pemerintahan untuk aktif memeriksa jajarannya agar tidak terjadi manipulasi anggaran, penggelembungan harga, atau penyalahgunaan wewenang.
Presiden Prabowo juga memperingatkan keras agar tidak ada pihak yang mencoba meraup keuntungan pribadi di tengah bencana.
"Saya tidak mau ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. (Foto: Antara)
Instruksi tersebut turut ditujukan kepada Polri dan aparat pengawasan daerah. Presiden Prabowo meminta agar setiap indikasi kecurangan, terutama dalam pengadaan dan penyaluran logistik, segera dicatat dan ditindaklanjuti.
Peringatan tegas ini disampaikan ketika pemerintah sedang mempercepat pembangunan hunian sementara serta memulihkan infrastruktur yang rusak parah akibat banjir dan longsor.
Dengan kebutuhan anggaran yang menembus puluhan triliun rupiah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana publik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
Ia menutup arahannya dengan seruan agar seluruh elemen pemerintah bekerja dengan jujur dan profesional.
"Jangan ada yang bermain-main. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah membutuhkan lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan akibat bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra.
Rincian kebutuhan anggaran berdasarkan koordinasi BNPB dengan Kementerian PUPR menunjukkan Aceh memerlukan sekitar Rp25,41 triliun untuk kembali ke kondisi semula.
Sumatra Utara membutuhkan sekitar Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat memerlukan Rp13,52 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh