Pemprov Sulteng: Penyediaan Huntap Percepat Pemulihan Dampak Gempa

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan pembangunan untuk penyediaan hunian tetap (huntap) permanen yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, merupakan salah satu langkah percepatan pemulihan dampak gempa.

"Penyelesaian dampak gempa, tsunami dan likuefaksi, menjadi prioritas kami dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang tentu hal ini bersinergi dan berkoordinasi multi pihak utamanya dengan pemerintah pusat," ucap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, di Palu, Senin, terkait dengan percepatan penyediaan fasilitas hunian tetap.

Rusdy Mastura menyambut baik pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II di Palu.

BP2P Sulawesi II memulai pembangunan hunian tetap di lokasi Kelurahan Tondo II, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebanyak 1.055 unit huntap. Peletakan batu pertama pembangunan huntap di lokasi Tondo II telah dimulai pada Kamis 5 Januari 2023.

Berdasarkan data BP2p Sulawesi II bahwa pembangunan hunian tetap di Kelurahan Tondo II tersebut merupakan pembangunan tahap 2B, yang dalam teknis pelaksanannya melibatkan BUMN PT Adhi Karya.

Rusdy berharap agar pembangunan huntap tersebut berlangsung dengan baik dan aman, tanpa menuai kendala yang berarti di lapangan dalam proses pelaksanaannya.

"Agar masyarakat penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi dapat segera menempati hunian tetap ini," ujarnya.

Pemprov Sulteng memberikan dukungan pemulihan dampak bencana 28 September 2018, dibuktikan dengan dialokasikan APBD kurang lebih Rp61 miliar untuk percepatan rehab-rekon dampak bencana.

Anggaran tersebut termasuk dukungan untuk pembebasan lahan pembangunan hunian tetap permanen penyintas gempa di Palu, Donggala dan Sigi.

Gubernur meminta kepada bupati dan wali kota di daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi agar bekerja keras mempercepat pemulihan warga, salah satunya penyediaan hunian tetap.

"Saya percaya bupati dan wali kota di daerah terdampak gempa, bisa menyelesaikan masalah terkait dengan lahan pembangunan huntap," ujarnya.(Ant)