Pemprov Jatim Bentuk Dewan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemprov Jatim Bentuk Dewan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nusantaratv.com - 16 Desember 2022

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak (tengah) memberi pengarahan usai pengukuhan KDEKS di Surabaya, Kamis (15/12/2022). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak (tengah) memberi pengarahan usai pengukuhan KDEKS di Surabaya, Kamis (15/12/2022). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

Penulis: Alber Laia

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membentuk Dewan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) demi mempercepat peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah.

"Jatim menjadi provinsi kelima setelah Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, yang mengukuhkan KDEKS di Indonesia," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengukuhkan Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim bersama 13 anggota manajemen lainnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah Indonesia masih rendah. Inklusi keuangan syariah nasional hanya mencapai 12,12 persen dengan tingkat literasi tercatat 9,14 persen.

"Mudah-mudahan dengan terbentuknya KDEKS di Jatim bisa memberikan magnitude yang lebih besar," ujar Khofifah. 

Demi menyukseskan perekonomian syariah di Jatim, kata dia, dibutuhkan sinergitas antara semua pihak terkait yang diyakini dapat mempercepat dan memudahkan proses masyarakat untuk memasuki industri halal.

"Harus ada proses untuk bisa membangun sinergitas yang sistemik bagaimana halal ini harus lebih dipercepat gerakannya. Jadi semua harus terkoneksi, termasuk sertifikasi halal yang membutuhkan kerja sama dengan laboratorium agar tidak mudah self-declare," ujar dia.

Wagub Emil yang ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim mengungkapkan sebenarnya Jatim sudah menjadikan syariah sebagai bagian dari banyak program yang telah dijalankan.

Contohnya penerapan One Pesantren One Product (OPOP), didirikannya 38 halal center, 5.000 pendamping bersertifikasi halal, 55 Rumah Potong Hewan halal, empat lembaga pemeriksa halal, dan Kawasan Industri Halal di Jatim.

"Jadi sebenarnya Jatim sudah punya banyak sekali program yang mengarusutamakan ekonomi syariah. Tapi tentunya dengan terbentuknya KDEKS Jatim, ekosistem syariah yang sudah dibangun dengan sangat baik bisa lebih didorong lagi penguatannya," kata dia.(Ant)

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close