Nusantaratv.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat untuk menekan angka inflasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah Kota Depok, Adnan Mahyudin, di Depok, Jumat, mengatakan Pemkot Depok akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terkait penanganan inflasi daerah.
Oleh sebab itu, Kota Depok juga akan menguatkan kerja sama lintas perangkat daerah untuk melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023.
"Dan kami juga akan terus bekerja berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersumber dari provinsi dan pusat," lanjutnya.
Kegiatan-kegiatan dari provinsi dan pusat disinergikan untuk melengkapi program kegiatan Pemkot Depok yang sudah ada.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan angka inflasi Jabar pada 2022 menunjukkan 6,04 persen di atas angka nasional 5,75 persen.
Hal utama penyebabnya karena administered prices inflation atau inflasi karena tarif yang ditentukan oleh pemerintah.
"Seperti kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif PDAM, untuk itu perlu kebijaksanaan dan ketepatan waktu dalam memilih waktu penerapan kebijakan kenaikan tarif," katanya dalam rapat virtual zoom.
Taufiq menyebut, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan lebih dapat dikendalikan melalui berbagai upaya. Seperti Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP), Gerakan Menanam Tanaman siap Panen, Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, dan lain-lain.
"Untuk itu, di 2023 Jawa Barat harus lebih meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran," kata Taufiq.(Ant)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh