Pemkab Barito Utara Berkomitmen Sejahterakan Pekerja Informal

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para pekerja informal dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Pj Bupati Barito Utara Muchlis melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Jumat, mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya pencegahan kemiskinan ekstrem.

"Salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang tergolong kurang mampu agar ketika terjadi risiko sosial dapat tertanggulangi," katanya.

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan itu, setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memperoleh manfaat antara lain mendapatkan biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas (sesuai kebutuhan medis) hingga bisa bekerja kembali.

"Selain itu juga ada santunan cacat, santunan kematian bagi ahli waris termasuk beasiswa sampai perguruan tinggi untuk dua orang anak," kata Muchlis.

Pernyataan itu diungkapkan dia saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2023 bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta rencana kerja tahun 2024.
 
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Barut juga menyerahkan santunan kematian secara simbolis kepada tiga orang ahli waris yang mengalami risiko meninggal dunia, yaitu salah satu pekerja rentan masyarakat peduli api BPBD dan dua orang pegawai non-ASN Dinas Kesehatan.
 
BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada 2023 sebanyak 15.330 pekerja rentan di Kabupaten Barito Utara telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan pemda setempat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara Muara Teweh, M Chairil Anwar, menjelaskan, pelaksanaan monev ini sebagai sarana untuk melihat sejauh mana coverage perlindungan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara.

"Yang diutamakan adalah kesadaran pemerintah daerah agar dapat memberikan regulasi dan kebijakan sehingga pekerja baik penerima upah dan bukan penerima upah dapat dilindungi dengan Jamsostek," kata pria yang biasa disapa Acai ini.

Di Kabupaten Barito Utara, semua pekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah terlindungi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari pegawai non-ASN, guru honorer, pejabat tingkat desa, perangkat RT RW dan pekerja rentan.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, Budi Wahyudi, berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas kerja sama yang dibangun sepanjang 2023.

“Untuk 2024 perlu peningkatan coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan karena masih banyak pekerja rentan di Barito Utara," kata Budi.(Ant)