Pemerintah Siapkan Skema Khusus MBG untuk Wilayah 3T, Distribusi Disesuaikan Kondisi Lapangan

Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan mekanisme khusus untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi geografis serta jumlah penduduk yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, wilayah 3T membutuhkan pendekatan tersendiri dalam penerapan program tersebut. "Jadi, memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari refocusing Program MBG yang kini lebih memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat yang tinggal di kawasan 3T.

Qodari menjelaskan, penerapan MBG di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena menghadapi tantangan berupa kondisi geografis yang sulit dijangkau serta jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Saat ini, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat, skema yang dinilai lebih cocok diterapkan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Sebaliknya, apabila wilayah 3T tetap dilayani menggunakan pola konvensional dari SPPG di luar kawasan tersebut, distribusi makanan berisiko memakan waktu lebih lama. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis BGN, layanan SPPG hanya diperbolehkan menjangkau penerima manfaat dalam radius maksimal enam kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit.

"Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," kata Qodari.

Pemerintah saat ini masih menyusun mekanisme yang paling sesuai untuk penyaluran MBG di wilayah 3T. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai tempat pelayanan program. Namun, alternatif lain juga dipertimbangkan mengingat tidak semua sekolah di kawasan tersebut memiliki fasilitas kantin yang memadai.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah memastikan komitmennya untuk tetap menghadirkan Program MBG di wilayah 3T. Program ini dinilai penting dalam menekan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal," ujar Qodari.

(Sumber: Antara)