Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Percepat Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Nusantaratv.com - Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi kawasan kumuh untuk mendukung upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

"Kawasan kumuhnya sudah ada sasarannya, nanti kami lakukan tapi akan kami validasi lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, pemerintah akan mempercepat pembenahan kawasan kumuh di Ibu Kota guna mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pembenahan kawasan kumuh di Jakarta menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat antara Muhadjir Effendy, Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengemukakan ada sekitar 14 kawasan kumuh di Jakarta yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembenahan bersama Pemerintah Pusat.

Sebanyak 14 kawasan kumuh itu di antaranya ada di Kalibaru dan Muara Angke di Jakarta Utara. Pembenahan kawasan kumuh tersebut untuk mendukung upaya mengurangi kemiskinan termasuk miskin ekstrem.

"Tinggal nanti kami sinkronkan yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Heru.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menambahkan, sasaran pembenahan kawasan kumuh sesuai koordinasi Kemenko PMK.

"Kami berada di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk nanti memilih lokasi-lokasi mana yang memang paling pas untuk kami lakukan penanganan kawasan kumuhnya, untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting," katanya.

Di DKI Jakarta terdapat sekitar 95.668 penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Data tersebut setara 0,89 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan mencapai 0,29 persen jika dibandingkan Maret 2021 yang mencapai 0,6 persen.

Data tersebut sedang diverifikasi kembali untuk memastikan jumlah akurat agar intervensi pemerintah bisa dilakukan. Hal itu seiring dengan Pemprov DKI yang memiliki sekitar 17 program bantuan sosialsosial (bansos).(Ant)