Nusantaratv.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menerangkan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai langkah untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih besar dalam konflik kemanusiaan di Palestina.
Penjelasan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul itu usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo bersama perwakilan organisasi masyarakat Islam, pimpinan sejumlah pondok pesantren, serta tokoh-tokoh Islam lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
"Jadi Presiden menjelaskan pilihan-pilihan strategisnya bagaimana Indonesia harus turut berkontribusi dan terutama ini yang menjadi pertimbangan adalah masalah kemanusiaan. Jadi ini masalah kemanusiaan dan bisa berkontribusi mencegah adanya korban yang lebih banyak," kata Gus Ipul.
Dia menuturkan, dalam pemaparannya Presiden Prabowo menekankan kontribusi Indonesia melalui Board of Peace diarahkan untuk mendorong pencegahan jatuhnya korban yang lebih luas di wilayah konflik.
Upaya tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
"Dan berharap ini ya, tidak hanya sendiri toh, dengan delapan negara lain yang juga mayoritas muslim bisa menjaga," kata pria yang juga menjabat Menteri Sosial (Mensos).
Selain membahas Board of Peace, Gus Ipul menambahkan, Presiden Prabowo juga menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.
Menurutnya, penjelasan tersebut disampaikan dalam suasana dialog yang produktif dan dapat dipahami oleh para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf. (Foto: Istimewa)
"Saya lihat para tokoh-tokoh yang hadir memahami dan juga tentu memberikan dukungan, berharap Presiden juga bisa turut berkontribusi dalam memerdekaan Palestina dan juga menyertakan situasi yang produktif di Jalur Gaza," ucapnya.
Board of Peace merupakan lembaga internasional yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, serta rekonstruksi Jalur Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Disebutkan pula bahwa tidak ada satu pun negara Eropa Barat maupun anggota NATO yang tergabung dalam keanggotaan BoP, dan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang bergabung dalam dewan tersebut.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh