Nusantaratv.com-Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyampaikan rencana untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Pasalnya sejak era Presiden Habibie (1998) hingga Presiden Joko Widodo (2024) tidak ada pembaharuan atau pemutakhiran terhadap buku Sejarah Nasional Indonesia pada 1980-an dan Indonesia dalam Arus Sejarah pada 2012.
Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.
"Belum ada pemutakhiran. Jadi tidak ada eranya Ibu Megawati, eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi, apalagi ya. Eranya Gus Dur juga belum ada waktu itu. Jadi meskipun terbitnya 2002, hanya pada era BJ Habibie," kata Fadli Zon.
Selain itu, pemerintah ingin memiliki buku sejarah yang berperspektif Indonesia atau Indonesia sentris. Sebab, buku sejarah yang ada saat ini ditulis dalam perspektif Belanda dan berbeda dengan perspektif Indonesia.
"Bahwa yang ingin kita buat ini adalah sejarah versi Indonesia, jadi Indonesia sentris, perspektif Indonesia. Dalam perspektif Indonesia ini, saya kira aktor-aktornya juga sangat berbeda tentu saja. Inilah yang ingin ditulis," tuturnya.
“Tujuan penulisan ini untuk menghasilkan buku yang merupakan ‘sejarah resmi’ (official history) dengan orientasi dan kepentingan nasional, untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
Rencananya, ada sepuluh jilid buku sejarah yang akan disusun.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh