Nusantaratv.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal APBD Jakarta yang mencapai Rp90 triliun. Menurutnya, dengan nilai APBD sebesar itu Gubernur Jakarta bisa memberikan gaji sebesar Rp10 juta kepada warganya.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam pidatonya di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5/2025).
Dedi berharap ke depan dapat membangun keadilan fiskal.
"Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya R90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya R20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta," kata Dedi Mulyadi seperti diberitakan Nusantara TV.
Lebih lanjut Dedi mengatakan tujuan dari pembangunan adalah untuk kepentingan bangsa. Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia.
"Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan-harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah investasi. Enggak bisa pembangunan gini-gini terus," ujarnya.
Dedi mengambil contoh yang dilakukan Tiongkok. Dikatakan menjalankan kebijakan pembangunan yang terencana, terukur dan cepat. Kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup.
"Kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi dua tiga keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia, dia pakai sumber daya punya dia dan fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi. Balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus melalui bahan diskusi," tuturnya.
Dedi menegaskan semua pihak harus sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh