Ngeri! Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Sempat Terbitkan Surat Berisi Hoaks

Menurut informasi, Agus dan Pahala bersekongkol menjadikan surat itu sebagai senjata bagi PT GDE dalam mengalahkan BGE di persidangan BANI. Bahkan, Agus pun mengklaim bahwa surat tersebut telah diketahui para petinggi KPK lainnya.

Mengapa Agus dan Pahala sangat bersemangat membantu GDE untuk menghancurkan BGE?
Dan ada hubungan apa KPK dengan GDE?

"Komisioner, secara kolektif & collegial menyetujui surat, setelah ditunjukkan data & bukti pendukung dari bawah," tulis Agus kepada wartawan.

Hal tersebut juga diperkuat pengakuan salah satu mantan pimpinan KPK Saut Situmorang bahwa surat tersebut datang dari Pahala dan diketahui sekaligus disetujui oleh para pimpinan KPK lainnya kala itu.

"Bukan dari Pak Agus, itu semua laporan dari Pahala. Memang semua engga ada laporan dari pimpinan tanpa lewat staf. Diterima Pahala lalu disposisi ke semua pimpinan," kata Saut saat dikonfirmasi.

Beruntung, PT BGE memiliki bukti dan data di sidang BANI 2 bahwa surat KPK tersebut telah dimanipulasi oleh Agus dan Pahala yang berisi PT BGE tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong. Nyatanya, jawaban HSBC Hongkong adalah BGE memiliki rekening namun sudah lewat dari periode penyimpanan.

Kuasa Hukum Bumigas Energi Khresna Guntarto menegaskan Agus mencoba mengelak dari tanggung jawab dengan menyebut draf sudah disiapkan oleh bawahannya Pahala.

"Bawahannya ini siapa? Apa yang dimaksud Pak Pahala Nainggolan sendiri yang berinisiatif menyusun dan mempersiapkan surat tersebut. Seharusnya sebagai Pimpinan, juga cermat melihat surat yang disiapkan bawahannya," kata Khresna kepada wartawan.

Khresna minta Agus harus peka melihat fakta dan kebenarannya. Apakah Agus Rahardjo dapat menjamin kebenaran dari kesimpulan surat tersebut bahwa PT Bumigas Energi tidak pernah memiliki rekening di HSBC Hongkong di tahun 2005? "Apa buktinya kesimpulan tersebut. Jika transparan sebut saja kesimpulan tersebut dari mana dan usulannya siapa?" lugasnya.

Perlu diketahui, Bumigas Energi pernah menyampaikan bukti ketersediaan dana first drawdown di HSBC Hongkong tahun 2005. Lalu diikuti second drawdown di Bank Panin yang jumlahnya lebih besar. Jika Bumigas dianggap tidak sanggup menunjukkan ketersediaan dana, mengapa first drawdown saja yang dipermasalahkan? Seharusnya second drawdown juga diperiksa dan dicek oleh Deputi Pencegahan KPK.