Mendagri: RS Khusus Senilai Rp1 Triliun di Jayapura Rampung, Siap Diresmikan Presiden Prabowo

Nusantaratv.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, rumah sakit khusus yang dibangun dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jayapura, Papua, telah selesai dibangun dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Menteri Kesehatan membuat rumah sakit khusus yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan di Jayapura yang sudah selesai. Itu nilainya hampir Rp1 triliun. Ini untuk memperkuat sarana prasarana kesehatan di Papua dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden, nanti pada saat beliau berkunjung ke Jayapura," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut Tito, pembangunan rumah sakit tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia di Papua, terutama pada sektor kesehatan, di samping peningkatan kualitas pendidikan.

Ia menjelaskan, fasilitas kesehatan tersebut dibangun untuk memperkuat sarana dan prasarana layanan kesehatan bagi masyarakat Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025. (Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Selain rumah sakit di Jayapura, Tito juga menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah gubernur terkait pembangunan rumah sakit provinsi di daerah otonomi baru, yakni Nabire dan Wamena.

Ia menuturkan, permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan yang kini tengah menyiapkan skema pembiayaan dan pada prinsipnya sudah disetujui.

"Tadi Menteri Kesehatan sedang apa, mengatur masalah pembiayaannya. Tapi, prinsipnya diakomodasi," ucap Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri turut menyinggung informasi yang disampaikan salah satu kepala daerah mengenai sekitar 700 ribu anak di Papua yang disebut belum atau tidak mengenyam pendidikan formal.

Tito menegaskan, data tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

"Kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini kita data, ini harus kita cross-check dulu, benar enggak," kata Tito.

"Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah, akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi, nggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu. Saya kira itu," tukas Mendagri.