KSP Ajak Wartawan Terlibat Susun Regulasi, Siap Difasilitasi hingga Jadi Kebijakan Nasional

Nusantaratv.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem jurnalisme nasional. 

Ia juga mendorong insan pers untuk berperan aktif dalam merumuskan regulasi yang lebih adil di tengah perkembangan era digital.

Dalam forum diskusi Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Qodari menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi wartawan dan pelaku industri media untuk tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga ikut menjadi subjek dalam penyusunan aturan.

“Kalau teman-teman media punya gagasan regulasi, silakan dirumuskan. Bawa ke KSP, kami siap bantu dari drafting hingga komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar bisa naik menjadi kebijakan,” ujar Qodari.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki peran strategis sebagai delivery assurance unit, yang tidak hanya memastikan program pemerintah berjalan sesuai target, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan kebijakan ke depan, termasuk di sektor media.

Qodari menilai, perubahan lanskap informasi akibat kehadiran platform digital dan media sosial telah memunculkan ketimpangan dalam industri. Media arus utama diwajibkan memenuhi standar jurnalistik dan tanggung jawab hukum, sementara banyak akun digital tidak memiliki kewajiban serupa, meski tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari distribusi konten.

Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu dijawab melalui regulasi yang lebih setara. Ia mendorong pelaku media untuk turut mengusulkan standar atau aturan bagi platform digital yang menjalankan fungsi layaknya perusahaan pers.

“Kalau media harus memenuhi standar tertentu, maka pihak lain yang menjalankan fungsi serupa juga seharusnya memiliki kewajiban yang seimbang. Di sinilah pentingnya dorongan dari teman-teman pers untuk merumuskan regulasinya,” kata Qodari.

Ia menegaskan, pemerintah siap memfasilitasi seluruh proses tersebut, mulai dari penyusunan naskah akademik, koordinasi lintas lembaga seperti Dewan Pers, hingga pengawalan agar usulan dapat diadopsi menjadi kebijakan resmi.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem media yang lebih adil, menjaga keberlanjutan industri pers, serta memastikan kualitas informasi tetap terjaga di tengah arus disrupsi digital.

“KSP siap bekerja bersama media. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal menjaga kualitas demokrasi melalui informasi yang bertanggung jawab,” pungkasnya.