Nusantaratv.com - Person in Charge (PIC) Kordinator Supervisi (Korsup) KPK Wilayah Sulawesi Selatan Tri Budi Rochmanto mengapresiasi Pemprov Sulawesi Selatan atas capaian nilai "Monitoring Center for Prevention" (MCP) yang meningkat signifikan.
"MCP ini menunjukkan komitmen yang dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan," ujar dia, di Makassar, Kamis.
MCP dari Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan KPK untuk Pemprov Sulsel merilis bahwa terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 70,64 pada tahun 2020 naik 84,93 pada tahun 2021 dan 93,63 pada tahun 2022.
Adapun hasil penilaian MCP Pemprov Sulsel pada tahun 2022 meliputi perizinan dengan nilai 100, manajemen ASN 99, optimalisasi pajak daerah 99, pengadaan barang dan jasa 92, pengawasan APIP 92, perencanaan dan penganggaran APBD 90, dan pengelolaan BMD 85.
“Tentunya komitmen Bapak Gubernur, Sekda, Inspektur, Admin MCP beserta seluruh kepala OPD terkait dan jajaran merupakan kunci keberhasilan selain sinergi dan kolaborasi di internal maupun dengan stakeholders,” ungkap Tri Budi Rochmanto.
Capaian MCP tahun ini, lanjut dia, menggambarkan pemprov memiliki komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan atau pencegahan korupsi.
Ia berharap kedepan dengan indikator dan subindikator MCP yang nantinya bisa lebih ketat, Pemprov Sulsel selalu berkomitmen dan konsisten melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui pemenuhan MCP KPK serta memperhatikan rekomendasi hasil satuan pengawas internal (SPI).
“Terpenting, tidak hanya terpaku dengan angka-angka dan nilai-nilai semata, namun lebih memperhatikan pada substansi permasalahan. Jangan berpuas diri atas capaian yang diraih, masih banyak PR ke depannya yang harus segera dibenahi. Tetap semangat, semoga ke depannya Sulsel semakin baik,” pesannya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pencapaian ini berkat sinergi semua stakeholder, khususnya pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah yang bekerja maksimal.
“Pencapaian ini tentunya berkat kerja sama semua elemen di Pemprov Sulsel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja serta pendampingan dari KPK, kejaksaan, kepolisian, BPK, dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Sulsel,” urai dia.(Ant)




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh