Ketua TP PKK Ajak Perempuan Sulbar Jadi Inovator Dalam Pembangunan

Nusantaratv.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulawesi Barat Yulia Zubir Akmal mengajak kaum perempuan menjadi inovator dalam pembangunan.

"Perempuan diharapkan dapat menjadi inovator pembangunan," kata Yulia Zubir Akmal pada peringatan ke-94 Hari Ibu di Graha Sandeq  Mamuju, Senin.

Peringatan ke-94 Hari Ibu tersebut dihadiri seluruh organisasi perempuan di Provinsi Sulbar.

Peringatan Hari Ibu, menurut Yulia Zubir Akmal, menjadi momen silaturahmi dan evaluasi sekaligus ruang dalam menentukan langkah yang akan dilakukan.

"Mari, organisasi perempuan hari ini kita mengintrospeksi diri untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depan," ujar Yulia Zubir Akmal.

Ia menjelaskan kasus stunting, bayi lahir kurang gizi, anak putus sekolah hingga kasus buta aksara menjadi tolak ukur masih banyaknya masalah yang dihadapi ibu-ibu dalam memberikan kehidupan sehari hari bagi anaknya.

Sehingga, melalui momen peringatan Hari Ibu dengan tema 'Perempuan Berdaya Indonesia Maju' ia mengajak seluruh organisasi perempuan lebih banyak menambah wawasan dan menjadi sosok tauladan.

Ia menyampaikan lima agenda prioritas dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi perempuan, yakni Pertama, meningkatkan pemberdayaan kewiraswastaan perempuan perspektif gender, Kedua, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

"Ibu-ibu harus jauh lebih pintar menghadapi tantangan ini," katanya.

Ketiga lanjut dia, menindak kekerasan perempuan dan anak, Keempat menurunkan pekerja anak dan kelima pencegahan perkawinan anak.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, untuk mengatasi permasalahan itu, kuncinya adalah data.

"Itulah alasan mengapa kami terus mendorong tuntasnya Program Data Desa Presisi di seluruh desa di Sulbar," kata Akmal Malik.

Sehingga, Sulbar dengan sumber daya dan SDM terbatas, menurut Akmal Malik, perlu menentukan skala prioritas.

"Kita harus mulai dari lingkungan kita sendiri. Sementara kita cari CSR untuk mengupayakan hal itu. Ini bukan kesalahan OPD tetapi belum adanya data," terang Akmal Malik.(Ant)