Kemenkeu: Realisasi Belanja APBN Rp27,5 Triliun jaga Perekonomian NTT

Nusantaratv.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Catur Ariyanto Widodo mengatakan realisasi belanja negara yang terus meningkat mencapai Rp27,5 triliun per Oktober 2022 turut berkontribusi dalam menjaga perekonomian di NTT.

"Realisasi belanja APBN di NTT mencapai Rp27,5 triliun atau 79,5 persen yang menjadikan APBN sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorbser untuk menjaga perekonomian NTT tetap tumbuh," katanya dalam konferensi pers terkait kinerja APBN regional Provinsi NTT di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan di NTT selama periode Januari-Oktober 2022.

Catur mengatakan kinerja baik APBN di NTT berlanjut untuk menjaga perekonomian NTT terus bertumbuh. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2022 sebesar 3,35 persen (yoy), dan dibanding kuartal II tumbuh sebesar 1,37 persen (qtq)

Pertumbuhan tertinggi dicatatkan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian dari sisi pengeluaran dengan share sebesar 69,72 persen.

"Selain itu neraca perdagangan juga hingga Oktober 2022 tetap positif atau melanjutkan tren surplus," katanya.

Lebih lanjut Catur mengatakan, meski demikian, tingkat inflasi NTT pada Oktober 2022 sebesar 0,25 persen (mtm), secara tahunan 7,37 persen (yoy) dan secara tahun kalender tercatat sebesar 5,90 persen.

Peningkatan inflasi disebabkan kenaikan indeks harga seluruh kelompok pengeluaran, dimana kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan indeks harga terbesar yaitu 1,17 (mtm). Kenaikan inflasi secara tahunan didorong terutama oleh inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar 29,58 persen (yoy).

Kondisi inflasi, kata dia perlu diwaspadai dan direspon dengan langkah-langkah strategis pengendalian harga komoditas utama.

"Tingkat inflasi yang sudah di atas 7 persen perlu dibarengi dengan percepatan realisasi program bantuan sosial kepada masyarakat," katanya.(Ant)