Kejagung Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Hery Susanto

Kejagung Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Penjara Hery Susanto

Nusantaratv.com - 17 November 2026

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. (Antara)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) telah mendaftarkan banding pada Rabu pekan sebelumnya. Saat ini, tim JPU tengah menyiapkan memori banding dan kontra memori banding.

“Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang kepada awak media di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Anang menjelaskan, salah satu pertimbangan JPU mengajukan banding adalah karena Hery Susanto lebih dahulu menempuh upaya hukum serupa.

“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta (alasan) yang lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” katanya, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bahwa Kejagung menghormati keputusan Hery untuk mengajukan banding. Menurut Anang, langkah tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, Hery Susanto dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menerima suap dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021–2026.

Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan Hery menerima suap berupa uang dan rumah dengan total nilai Rp3,87 miliar saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Pemberian tersebut dinilai bertujuan memengaruhi Hery agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI ketika masih menjabat sebagai anggota lembaga tersebut.

Selain hukuman penjara, Hery juga dikenai denda Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar. Rumah milik Hery di Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Hery terancam pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close