Jangkau 65 Juta Porsi per Hari, BGN Bangun Ekosistem Raksasa Makan Bergizi Gratis

Nusantaratv.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah menjangkau sekitar 65 juta penerima manfaat setiap hari. Hal tersebut disampaikan Dewan Pakar BGN, Prof. Ikeu Tanziha, MS dalam forum Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE) 2026 di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut Prof. Ikeu, hingga saat ini telah terbentuk 22.793 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Setiap SPPG melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat per hari.

“Kalau satu SPPG melayani sekitar 3.000 orang, maka secara nasional kita sudah menyiapkan sekitar 65 juta porsi makanan per hari,” jelasnya.

Standar Ketat dan Perbaikan Berkelanjutan

Meski berskala masif, Prof. Ikeu menegaskan bahwa MBG dijalankan dengan sistem standar yang ketat. BGN menerapkan mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara berkelanjutan.

“Tidak ada program yang sempurna. Karena itu kami menerapkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Ada standar keamanan pangan, standar gizi, dan semuanya diawasi,” ujarnya.

Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikasi keamanan pangan guna memastikan makanan aman dikonsumsi. Selain itu, BGN membuka layanan pengaduan masyarakat melalui call center 127. Setiap laporan akan diverifikasi, termasuk melalui klarifikasi langsung ke sekolah, puskesmas, atau rumah sakit jika berkaitan dengan isu kesehatan.

Tantangan Besar: Logistik hingga Ketahanan Pangan

Dengan skala 65 juta porsi per hari, tantangan terbesar adalah memastikan ketersediaan bahan baku, distribusi logistik, serta keamanan pangan.

“Kekhawatiran kami sama dengan kekhawatiran masyarakat. Apakah bahan cukup? Apakah distribusi lancar? Apakah aman? Semua itu kami kolaborasikan dengan kementerian dan pemerintah daerah,” kata Prof. Ikeu.

BGN bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah untuk memetakan potensi produksi pangan lokal. Pemerintah daerah didorong menyusun master plan ketahanan pangan guna mendukung kebutuhan SPPG di wilayahnya.

Ia mencontohkan kebutuhan telur yang sangat besar. Jika satu SPPG membutuhkan 12.000 butir telur per minggu, maka secara nasional kebutuhan tersebut menjadi peluang besar bagi peternak lokal.

Sistem Inklusif Tanpa Diskriminasi

Prof. Ikeu menegaskan bahwa MBG adalah program berbasis hak anak. Setiap anak, tanpa diskriminasi, berhak mendapatkan akses gizi yang sama.

“Anak dari desa atau kota, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, semuanya memiliki hak yang sama. Sistem kami inklusif,” tegasnya.

BGN juga memastikan presisi data penerima manfaat dengan verifikasi langsung ke sekolah dan puskesmas, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program ini, lanjutnya, bukan sekadar intervensi pangan jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan status gizi, menurunkan stunting, serta memperbaiki kualitas pendidikan dan produktivitas generasi masa depan.