Indonesia Putuskan Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza

Nusantaratv.com-Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari upaya mendorong stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Keputusan tersebut tercantum dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama para menteri luar negeri dari tujuh negara lain, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosial pada Kamis, 22 Januari 2026.

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut, dikutip dari Antara.

Pemerintah dari negara-negara yang terlibat akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum nasional masing-masing.

Delapan negara tersebut, termasuk Indonesia, menyatakan dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang digagas oleh Trump serta mendorong agar Dewan Perdamaian dapat menjalankan peran sebagai "otoritas sementara" di Jalur Gaza, Palestina.

Inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebelumnya telah tercantum dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang memperoleh dukungan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah kolektif delapan negara itu diharapkan mampu mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Jalur Gaza. Dalam pernyataan tersebut, mereka juga menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai dengan hukum internasional.

"Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut," lanjut pernyataan bersama itu.

Pekan sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk utusan khususnya Steve Witkoff serta menantunya Jared Kushner. Dewan ini diberi mandat untuk mengawasi mobilisasi sumber daya internasional bagi pemulihan dan pembangunan Gaza.

Meski demikian, pembentukan lembaga tersebut memunculkan beragam respons dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa inisiatif ini berpotensi menggeser peran sentral PBB dalam penanganan konflik global.