DPRD Yogyakarta Dorong Pengentasan Kemiskinan Melalui Perumahan

Nusantaratv.com - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat mengubah strategi pengentasan kemiskinan dengan melakukan intervensi di sektor perumahan dan transportasi umum untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

"Bisa dikatakan, warga miskin di Kota Yogyakarta sebenarnya masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sandang sehari-hari. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka menjadi tidak mampu," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, penghasilan masyarakat di Kota Yogyakarta akan terserap cukup besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan, misalnya membayar sewa rumah kontrakan yang cukup tinggi.

Selain itu, kondisi dan jaringan transportasi umum yang belum memadai membuat sebagian besar warga harus menyisihkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan transportasi dengan membeli kendaraan pribadi.

"Mau tidak mau, kendaraan pribadi yang seharusnya masuk kebutuhan tersier berubah menjadi kebutuhan primer karena transportasi umum yang belum merata," katanya.

Oleh karenanya, Krisnadi mengusulkan intervensi pengentasan kemiskinan yang pada awalnya lebih banyak diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat diubah untuk penyediaan perumahan yang terjangkau melalui rumah susun sewa dan peningkatan jaringan transportasi umum.

"Memang ada kendala pada keterbatasan anggaran karena akan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi masih bisa disiasati dengan memanfaatkan Dana Keistimewaan," katanya.

Dana Keistimewaan yang hingga saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik mempercantik wajah kota seperti revitalisasi pedestrian atau bangunan cagar budaya bisa dialihkan untuk pemenuhan perumahan dan transportasi.

"Dengan demikian, beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan transportasi bisa ditekan sehingga persentase warga miskin di Yogyakarta bisa terus diturunkan," katanya.

Berdasarkan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta hasil verifikasi pada 2022, jumlah warga miskin 17.451 kepala keluarga (KK) atau naik 1.641 KK dibandingkan dengan data 2020 sebanyak 15.810 KK, sedangkan berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2022 turun 1,07 persen menjadi 6,62 persen dibandingkan dengan 2021 yang berada pada kisaran 7,69 persen.

Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, lanjut dia, juga sudah berada di bawah rata-rata angka kemiskinan di DIY yang saat ini mencapai 11,34 persen maupun rata-rata angka kemiskinan nasional 9,54 persen.

Sepanjang 2022, total anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp204 miliar bersumber dari APBN, APBD Kota Yogyakarta, dan APBD DIY serta sumber lain dengan realisasi serapan Rp192 miliar .

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan strategi pengentasan kemiskinan pada 2023 akan dilakukan berdasarkan data sasaran yang jelas sehingga jenis intervensi program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.(Ant)