Nusantaratv.com-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kesepakatan resmi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyepakati kerja sama tertulis untuk memastikan pengawasan program prioritas pemerintah tersebut berjalan optimal.
"BPOM sudah hitam putih, bahwa apapun yang terjadi dengan BGN yang berhubungan dengan program MBG, BPOM akan setia mengawal dan akan melakukan apa saja demi kesuksesannya. Ini program prioritasnya Bapak Presiden Prabowo, kita akan maksimal apapun yang terjadi," ujar Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa.
Ia juga menanggapi perbincangan publik di media sosial terkait anggaran pengawasan BPOM yang disebut tidak memadai untuk mendukung program MBG. Menurutnya, terdapat perbedaan antara pengawasan pascakejadian dan kegiatan surveilans.
"Kemarin yang viral itu kan surveilansnya. Kalau pengawasan pasca-kejadian, kita luar biasa sudah jalankan, tidak perlu pakai dana-dana dari MBG dan sebagainya, tetapi kalau yang bersifat surveilans, itu ada data ilmiahnya begini, surveilans itu kita hitung dari 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) misalnya, untuk melakukan surveilans itu membutuhkan minimal sekitar tiga sampai lima persen, jadi minimal ada seribu sampai tiga ribu SPPG kita harus dalam waktu bersamaan melakukan surveilans, supaya datanya valid," katanya, dikutip dari Antara.
BPOM, lanjutnya, tidak hanya melakukan inspeksi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha penyedia MBG. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek preventif, korektif, dan berbasis pencegahan risiko keamanan pangan.
Berdasarkan data BPOM, lembaga tersebut juga telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
"Itu kita lakukan secara maksimal, nah sekarang pertanyaannya, untuk yang berhubungan dengan dana swakelola yang Rp700 miliar, nah dana yang swakelola itu tujuannya lebih spesifik lagi untuk uji sampel dan pengolahannya, kemudian memberi biaya untuk apa yang kita sebut dengan laboratorium berjalan atau mobil ya, itu kan butuh biaya dan awalnya Rp700 miliar, yang disepakati Rp675 miliar," katanya.
Taruna menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan terus berkolaborasi dalam memastikan keberhasilan program MBG, termasuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh