BPJS Kesehatan Libatkan Organisasi Kesehatan Percepat UHC 100 Persen

Nusantaratv.com - BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan untuk ikut mempercepat cakupan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional 100 persen di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Untuk posisi Sulsel cakupan UHC kita sudah 97 persen, itu cakupan, tapi ada yang sudah mendaftar, tapi tidak aktif," ungkap Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Beno Herman di Makassar, Rabu.

Ia menyampaikan dalam ngobrol bareng Jurnalis dihadiri perwakilan organisasi profesi seperti Persi, IDI, BPRS dan organisasi faskes Asklin, Dinas Kesehatan, serta para Direktur Rumah Sakit bahwa perlu pelibatan berbagai pihak dan kerja sama agar semua masyarakat nantinya dapat tercover program JKN.

"Soalnya dari 97 persen itu, ada 20 persen tidak aktif (membayar iuran). Terakhir, ada mulai pengurangan 17 sampai 15 persen, ini yang kita dorong sebenarnya (pemenuhan UHC) ," papar dia.

Beno pun menyebutkan, untuk Sulsel dari 24 kabupaten kota, ada empat kabupaten yang belum memenuhi cakupan UHC seperti Kabupaten Bulukumba, Gowa, Luwu, dan Pinrang. Untuk itu, melalui pertemuan ini diharapkan memberikan dorongan kepada pihak terkait mewujudkan UHC 100 persen.

"Kita dorong mudah-mudahan ada komitmen pemda, provinsi maupun jurnalis di empat kabupaten itu bisa UHC, sehingga betul-betul seluruh daerah di Sulsel ini UHC bisa kita capai," harap dia.

Pihaknya pun menghimbau bagi peserta yang tidak aktif segera diaktifkan, karena program JKN pada prinsipnya gotong royong dan membayar iuran tepat waktu dan rutin, jangan sampai sakit baru diaktifkan, ini kemudian menjadi persoalan.

Ia menambahkan, meskipun masyarakat memiliki kartu JKN tapi non aktif, maka tidak bisa dilayani, nanti diaktifkan baru bisa dilayani. Sebab ada aturannya masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan. Beno pun mengapresiasi upaya Pemprov mengalokasikan anggaran pembayaran iuran bagi seribuan peserta kurang mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Rosmini Pandin pada kesempatan itu menjelaskan, ada 20 kabupaten kota di Sulsel sudah UHC, sedangkan empat kabupaten belum UHC. Untuk mendorong daerah yang belum UHC, Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran bantuan subsidi bagi peserta JKN kurang mampu.

"Pemprov telah membuat kebijakan dengan menambah kouta peserta JKN dari 1.700 ribu naik menjadi 1.688 ribu peserta menuju Sulsel UHC tahun 2023," sebut mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini menjelaskan.

Sedangkan untuk alokasi anggaran bantuan subsidi pemerintah pada program JKN-KIS khusus peserta BPJS Kesehatan kategori PIB yang telah dikeluarkan Pemprov dari 2019-2023 mencapai Rp1, 086 triliun lebih. Kemudian Pemda kabupaten kota Rp1,562 triliun lebih dengan total keseluruhan selama lima tahun senilai Rp2,478 triliun lebih.

Perwakilan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sulsel dr. Syahrir Pasaringgih mengungkapkan, sejauh ini telah dialokasikan Rp300 miliar untuk cakupan UHC. Artinya, sudah sampai 90 persen. Hanya saja, ada masyarakat dijamin pemerintah, tapi datanya tidak akurat.

"Ada orang miskin malah tidak tercover, sebaliknya, malah ada orang kaya, mampu malah di cover pemerintah. Ini yang tidak benar, maka perlu perbaikan data, agar anggaran yang dialokasikan tidak sia-sia dan tepat sasaran," ungkap staf ahli TGUPP Pemprov Sulsel ini menekankan.(Ant)